Kebijakan WFH Bukan Solusi Masalah Polusi Udara Jakarta, Begini Kajian Pengamat Kebijakan Publik
Selasa, 15 Agustus 2023 19:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan penerapan work from home (WFH) tidak efektif mengatasi masalah polusi udara Jakarta. Menurutnya, kebijakan yang rencananya diterapkan September itu tidak berdampak signifikan.
"Tidak ada kepastian apakah perusahaan akan mengadopsi kebijakan ini. Selain itu, apakah WFH akan benar-benar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi?" kata Achmad kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.
Menurut Achmad, tidak ada yang bisa menjamin penggunaan kendaraan bermotor berkurang ketika masyarakat tidak beraktivitas dari rumah ke kantor lantaran menerapkan WFH atau kerja dari rumah. Sebab, pekerja yang mestinya WFH itu masih bisa beraktivitas, seperti pergi berbelanja atau mengunjungi rekan maupun kerabat. Dia berujar, akan sulit mendisiplinkan pekerja untuk tinggal di rumah dengan kebijakan ini.
"Kemungkinan besar yang terjadi justru WFH menambah kemacetan di Jakarta, terutama di tempat-tempat belanja dan wisata," kata dia.
Achmad juga mengatakan bahwa polusi udara Jakarta tidak hanya bersumber dari kendaraan bermotor. Melainkan, ada kontribusi lain, seperti polusi dari kawasan industri di sekitar Jakarta. Karena itu, dia mengatakan kebijakan WFH bisa menjadi sia-sia ketika aktivitas di kawasan industri tersebut tidak ikut dikurangi.
Advertising
Advertising
Lebih lanjut, Achmad mengayakan penerapan WFH luas dikhawatirkan bisa berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebab, WFH ketat bisa mematikan ekonomi kecil, seperti kuliner, ritel, dan transportasi umum. Karena itu, kebijakan WFH perlu dipertimbangkan sematang mungkin.
Dari pada menerapkan kebijakan WFH, Achmad mengatakan, pemerintah bisa memberikan insentif untuk menerapkan kebijakan lain. Misalnya, untuk diversifikasi energi. Dia berujar, perlu ada komitmen beralih ke energi bersih atau energi terbarukan untuk mengatasi polusi di kawasan Jakarta.
Selain itu, lanjut Achmad, pemerintah perlu mengembangkan dan memperluas sistem transportasi publik yang efisien, nyaman, dan terjangkau. "Sehingga dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum untuk mengurangi lalu lintas dan emisi," katanya.
Selain itu, menurut Achmad, pemerintah mesti memberlakukan standar emisi yang ketat untuk kendaraan bermotor. Terakhir, kata dia, mengedukasi masyarakat soal dampak polusi udara.
"Jadi, upaya untuk mengatasi masalah polusi Jakarta melalui kebijakan WFH perlu diperhitungkan dengan seksama. Kendati berpotensi sebagai solusi, langkah ini harus didukung oleh insentif lain termasuk untuk perusahaan, dan masyarakat lainnya yang terdampak," ungkap Achmad.
Polusi udara Jakarta memang tengah menjadi perhatian, termasuk oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi bahkan meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kepala Negara juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak. Termasuk mempertimbangkan penerapan WFH.
"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.
RIRI RAHAYU | M. JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Guru Besar UI Kritik Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Mestinya untuk Masyarakat Miskin
1 menit lalu
Air purifier dirancang khusus untuk membersihkan udara dari partikel berbahaya dan polutan lainnya.
19 menit lalu
Topik tentang sepatu Lilly Indriani, pembawa baki Paskibraka 2023, copot usai membawa bendera menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Pagi Ini.
25 menit lalu
Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) menyatakan tetap akan bersepeda meski kualitas udara Jakarta memburuk belakangan ini, saat musim kemarau.
26 menit lalu
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal kepercayaan internasional (international trust) pada Indonesia.
38 menit lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menilai sektor pertanian berpotensi menjadi penggerak andalan dalam upaya hilirisasi di Indonesia.
46 menit lalu
Berikut Top 3 Metro, Sekda DKI bantah pejabat tak mau naik transportasi umum. Veteran ungkap falsafah Jawa ke Jokowi cara menghadapi Rocky Gerung.
1 jam lalu
Pengamat kebijakan publik menilai usul insentif ke pegawai lapangan yang terpapar polutan bisa memunculkan kecemburuan sosial.
2 jam lalu
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 17 Agustus 2023 antara lain tentang subsidi harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
3 jam lalu
Sandiaga Uno mengatakan kerugian ekonomi karena polusi udara senilai Rp 21,5 triliun.
3 jam lalu
Relawan kaesang sepakat untuk terus menyosialisasikan putra bungsu Presiden Jokowi itu sebagai calon wali kota Depok.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar