RAPBN 2024, Belanja Negara Naik Tajam Buat Bangun IKN hingga PSN By CNN Indonesia

 

RAPBN 2024, Belanja Negara Naik Tajam Buat Bangun IKN hingga PSN

By CNN Indonesia

cnnindonesia.com

Menkeu Sri Mulyani menyebut belanja negara RAPBN 2024 naik tajam ke Rp2.446,5 triliun untuk menopang pembangunan IKN hingga Proyek Strategis Nasional.

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belanja negara yang naik tajam ke Rp2.446,5 triliun untuk menopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Belanja pemerintah pusat tahun depan Rp2.446,5 triliun, itu artinya tumbuh 6,5 persen. Naik cukup tajam apalagi setelah kita mengalami kenaikan cukup tajam di 2020," ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

"Ini karena 2024 kita harapkan bisa menyelesaikan berbagai program prioritas Presiden (Jokowi) dan Wakil Presiden (Ma'ruf Amin), seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, membangun IKN, proyek strategis nasional (PSN), dan inpres jalan yang nanti Pak Basuki (Menteri PUPR) bisa jalankan, 2024 juga kita cadangkan untuk pemilu," sambung Sri Mulyani.

Ani, sapaan akrabnya, juga menyebut defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 terus ditekan. Tujuannya, untuk menyehatkan APBN serta mengantisipasi suku bunga tinggi dan inflasi global.

Selain itu, Ani menyebut pengalokasian belanja negara tahun depan sudah mengakomodir permintaan tambahan Presiden Jokowi hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Ini sudah menampung berbagai kebutuhan yang waktu sidang kabinet terakhir Pak Presiden (Jokowi) dan Pak Menko Perekonomian (Airlangga), beberapa pos diberikan perhatian tambahan. Kita tetap memberikan dukungan karena 2024 kita harapkan banyak PSN bisa diselesaikan," tutupnya.

Khusus untuk pembiayaan di IKN Nusantara, Sri Mulyani menyebut negara akan menggelontorkan Rp40,6 triliun pada 2024 mendatang. Ani merinci angka ini termasuk anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp35 triliun.

(mrh/sfr)