Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tahun anggaran 2023. Adapun PMN non tunai tersebut berupa 14 paket sarana dan pra sarana Bahan Bakar Nabati (BBN) di lokasi terminal BBM Pertamina.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan saat membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Sejahtera Eka Graha, Selasa (19/09/2023).
Dia menyebut, PMN non tunai untuk Pertamina tersebut berupa tangki BBN kapasitas 100 kilo liter (kl) dan 500 kl, serta jalur pipa, dan aksesoris tangki dengan total nilai wajar Rp 49,9 miliar.
"Komisi 11 menyetujui PMN non tunai tahun anggaran 2023 berupa 14 paket sarana prasarana BBN di lokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Pertamina yaitu tangki bahan bakar nabati kapasitas 100 kl, 500 kl, serta jalur pipa dan aksesoris tangki dengan nilai wajar Rp 49,9 miliar pada PT Pertamina," tuturnya saat membacakan salah satu poin kesimpulan rapat, Selasa (19/09/2023).
Fathan menjelaskan, PMN non tunai kepada Pertamina ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka memperlancar unit usaha biodiesel dan untuk mendukung terwujudnya implementasi mandatory biodiesel.
"PT Pertamina mengoptimalkan kinerja dalam hal sebagai berikut; mendukung rencana pemerintah dalam implementasi pencampuran BBN jenis biodiesel yang didistribusikan di seluruh Indonesia," tuturnya membacakan poin kesimpulan berikutnya.
Dia menyebut, peningkatan pemanfaatan BBN atau dalam hal ini biodiesel juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025, serta menjaga ketahanan energi nasional.
"Ini juga meningkatkan ketahanan energi nasional dalam menjalankan mandotori BBN untuk menurunkan current account deficit dan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempercepat transisi energi yang inklusif bersih untuk mencapai net zero," paparnya.
Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menjelaskan, 14 sarana dan pra sarana tangki BBN tersebut telah dibangun sejak 2016 dan tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
"Valuasinya, nilai wajar di Rp 49,9 miliar atau hampir Rp 50 miliar," ucapnya.
Emma menjelaskan, sarana BBN ini mulai diserahterimakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada perseroan sejak 2018 lalu, guna mendukung operasional untuk melakukan pencampuran BBN pada minyak Solar.
"Dan sarana BBN ini mendukung operasional Pertamina, karena jadi fasilitas blending kita untuk biosolar yang telah serah terima operasi dengan Kementerian ESDM pada 2018. Sejak 2018 kami sudah operasikan 14 tangki ini. Dalam perjalanannya bagaimana ini akan jadi penyertaan modal pemerintah untuk Pertamina, dengan pertimbangan Pertamina memiliki kompetensi dalam operasional migas," jelasnya.
Dia mengatakan, persetujuan pemindahtanganan ini telah disetujui melalui Surat Menteri Keuangan tahun 2022, 1 November," ucapnya.
Dia memaparkan, sejak 2008 pencampuran BBN biodiesel ini sudah dioperasikan bertahap. Pada 2008-2010 mulai dari komposisi campuran FAME (biodiesel) di dalam minyak Solar sebesar 2,5% (B2,5) meningkat hingga 7,5% (B7,5). Lalu pada 2011-2015 naik lagi menjadi 10%-15%.
Kemudian, pada 2016-2019 semakin meningkat menjadi 20% (B20), dan 2020 hingga Januari 2023 meningkat menjadi 30% (B30) dan terakhir di 1 Februari 2023 sudah mencapai 35% (B35).
"Ini sangat mendukung ketahanan energi nasional kita dan akan mengurangi importasi dari Solar tersebut," tandasnya.
Komentar
Posting Komentar