ANRI Minta 2.700 Berkas Indonesia dari AS, Termasuk soal G30S/PKI dari CIA
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meminta sekitar 2.700 berkas terkait peristiwa sejarah Indonesia selama tahun 1965 dari pemerintah Amerika Serikat (AS), termasuk dari Badan Intelijen AS, CIA. Indonesia ingin membawa pulang arsip-arsip itu.
"Sudah kami deteksi ada 2.700 file. Ribuan arsip yang digitalnya sudah sebagian kami tarik, tapi beberapa masih ditutup," kata Kepala ANRI Imam Gunarto di sela Agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Denpasar, dilansir Antara, Jumat (17/11/2023).
Dia menyebutkan arsip itu sudah dibuka oleh Arsip Nasional AS, di antaranya terkait arsip tentang CIA, arsip Kedutaan Besar AS di Indonesia, hingga arsip Kementerian Luar Negeri AS. Pengumpulan arsip dari Amerika Serikat itu diharapkan dapat menyediakan sumber masa lalu yang lengkap sehingga dapat dipahami masyarakat Indonesia seutuhnya.
ANRI, lanjut dia, tidak memiliki tugas meluruskan suatu peristiwa sejarah yang diperkirakan diterima kurang utuh pada generasi saat ini. Namun pihaknya bertugas mengumpulkan sumber sejarah yang diharapkan menjadi bahan kajian peneliti hingga sejarawan terkait peristiwa yang terjadi pada tahun tertentu, di antaranya terkait Peristiwa G30S/PKI pada 1965.
"Supaya masyarakat tidak memahami sebuah peristiwa hanya sebagian. Kalau mengetahui hanya sebagian, nanti ceritanya terpotong-potong, tidak sesuai kenyataan. Semakin banyak sumber semakin baik," katanya.
Ia mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat baik secara tertulis maupun pertemuan secara virtual untuk membawa pulang arsip penting sejarah Indonesia pada 1965.
"Kami komunikasi terus dan, kalau memang dibutuhkan, kami datang ke sana. Kami akan ambil tapi koordinasi dengan Amerika Serikat sudah berjalan dengan intensif," katanya.
Sementara itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan yang sama mengungkapkan peristiwa masa lalu merupakan hal yang penting untuk meluruskan sejarah. Data-data baru terkait sejarah masa lalu pun, lanjut dia, dapat dirangkai kembali untuk menambah pengetahuan masyarakat.
"Sementara sejarah kita hanya berpihak kepada kekuasaan dan setelah itu baru kami telusuri dan fakta sejarah itu mulai dirangkai," katanya.
Simak juga 'Lukas Tumiso, Eks Tapol Penyintas Pulau Buru':
(dnu/imk)
Komentar
Posting Komentar