Jakarta, Beritasatu.com - Masalah kemiskinan dan kualitas pendidikan menjadi isu krusial yang harus dituntaskan pemimpin Indonesia ke depan. Pasalnya, dua isu itu berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menawarkan beragam jurus untuk menyelesaikan kedua isu tersebut.

Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode kepemimpinannya sejak 2014 dalam mengentaskan orang miskin telah menorehkan catatan positif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selama periode 2014-2023 menunjukkan tren menurun.

Tingkat kemiskinan ekstrem yang pada 2014 mencapai 6,2% dari jumlah penduduk Indonesia, menurun menjadi 1,12% pada Maret 2023. Hanya tersisa dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat, yang memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas 5%.

Persentase kemiskinan yang pada 2014 masih dua digit, tepatnya 11,3% dari jumlah penduduk Indonesia, pada Maret 2023 tersisa 9,4%. Masih ada satu tahun tersisa untuk mencapai target penurunan kemiskinan hingga 7%.

Indikator kemiskinan ekstrem yang digunakan BPS adalah masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrem, yakni US$ 1,9 paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) per hari atau setara Rp 351.957,4 per kapita per bulan pada 2023. Untuk tingkat kemiskinan diukur menggunakan batas garis kemiskinan Rp 550.458 per kapita per bulan pada 2023.

Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 0% pada 2024 atau di akhir masa jabatannya. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah menjalankan berbagai program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Salah satunya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sejak 2021 diperluas menjadi KIP Kuliah.

Beberapa program terobosan, seperti Merdeka Belajar hingga Kurikulum Merdeka, juga membantu meningkatkan mutu pendidikan, sehingga lulusannya tidak hanya memiliki ilmu akademis semata, juga siap di dunia kerja. Pemerintah juga telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, dengan menargetkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada akhir 2024.

Kini, para bakal capres-cawapres telah mengusung visi dan misi, serta program kerja masing-masing untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan dan pendidikan. Untuk masalah kemiskinan, tiga pasang bakal capres-cawapres memiliki jurus tersendiri dengan target yang berbeda.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4-5% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026. Strategi yang ditawarkan, antara lain dengan pendekatan “memberi ikan dan kail” lewat bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT), serta insentif untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja, membangun ekosistem food bank sebagai jembatan redistribusi antara pihak yang surplus makanan dan membutuhkan makanan, serta menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja dan membentuk skill development fund di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,5% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2029. Strategi yang ditawarkan, antara lain program satu  keluarga miskin satu sarjana, meningkatkan jumlah kelompok penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 10 juta menjadi 15 juta, serta membentuk dana abadi kesejahteraan sosial untuk membiayai program perlindungan sosial, termasuk membantu warga difabel.

Satu pasangan lain, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga memiliki target dan strategi tersendiri. Mereka menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke bawah 6% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026. Strategi yang digunakan ialah menguatkan sinergi program kesejahteraan sosial yang masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, melanjutkan program bantuan sosial dan kartu-kartu kesejahteraan sosial, seperti PKH, dana desa, subsidi pupuk, Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), kartu usaha, dan kartu bantuan pangan nontunai, serta yang terakhir menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.

Untuk masalah pendidikan, pasangan Anies-Muhaimin memiliki 20 program yang terbagi menjadi empat bagian, yakni akses pendidikan berkeadilan, kualitas dan kesejahteraan guru beserta tenaga kependidikan, institusi pendidikan berbasis agama, dan keterjangkauan biaya pendidikan tinggi.

Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud memiliki empat program terkait pendidikan, yakni wajib belajar 12 tahun gratis, satu keluarga miskin satu sarjana, guru dan dosen sejahtera, berkualitas, dan kompeten sejajar negara maju, serta integrasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pasangan Prabowo-Gibran menawarkan tiga program pendidikan, meliputi membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi, menaikkan gaji ASN guru dan dosen, dan penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi.

Lanjutkan yang Sudah Baik
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan meski mengusung konsep perubahan, tak lantas hal baik yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi tidak dilanjutkan. Bahkan, dirinya menyatakan siap melanjutkan program-program positif yang diinisiasi Presiden Jokowi.

Salah satu program unggulan Jokowi yang akan dilanjutkan Anies adalah Kartu Prakerja. Hal itu ditegaskan Anies pada acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di gedung Bank Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 8 November 2023.

“Jadi prinsipnya adalah semua hal yang baik dan bermanfaat yang dirasakan masyarakat luas sebagai program yang membantu, itu tentu akan dilanjutkan,” ujar Anies.

Anies juga menyampaikan tugas negara adalah memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk melanjutkan program-program yang telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saat berbicara di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kawasan Cipayung, Jakarta Timur Kamis 9 November 2023, Anies berjanji meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Jadi ketika berbicara pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan insyaallah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Perluas Lapangan Kerja
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono mengatakan salah satu fokus yang ditawarkan pasangannya untuk memberantas kemiskinan ialah memperluas lapangan pekerjaan.

Gatot menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya lulusan dari sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi, yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat kemiskinan di masyarakat.

"Pertanyaannya sekarang apa yang dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan mereka? Jawabannya ialah pekerjaan. Itulah yang akan menjadi fokus ke depan,” katanya dalam acara bertajuk “Nongkrong Bareng Rakyat Ganjar-Mahfud Canvassing Day” beberapa waktu lalu.

Gatot menyebut salah satu solusi konkret yang diusung Ganjar-Mahfud adalah penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, langkah ini akan memudahkan lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya.

“Program-program di SMK atau perguruan tinggi akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perusahaan. Dengan begitu, para lulusan dapat langsung terlibat dalam dunia kerja dan mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari," tambahnya.

Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono menegaskan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dan membuatnya terjangkau untuk mengatasi permasalahan pendidikan.

“Kualitas terjaga dan harga terjangkau. Jika dua hal ini tersedia oleh negara, tidak akan ada lagi hambatan bagi masyarakat untuk bersekolah,” ujarnya.

Ia menyebut masalah pendidikan menjadi tantangan yang kompleks, terutama ketika biaya pendidikan yang seharusnya gratis malah diikuti embel-embel, seperti buku dan seragam. Salah satu program unggulan dalam bidang pendidikan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud adalah wajib belajar 12 tahun gratis.

“Pasangan Ganjar-Mahfud akan menyediakan wajib belajar 12 tahun yang gratis, pintar tanpa biaya, sehingga masyarakat tidak terbebani lagi dengan biaya-biaya lainnya," ungkapnya.

Peningkatan Skill
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno menyatakan bahwa mereka meyakini perluasan lapangan pekerjaan menjadi kunci utama memberantas kemiskinan. Namun, hal ini juga memerlukan peningkatan keterampilan masyarakat.

"Industri apa pun, sektor apa pun, termasuk UMKM, tetap memerlukan skill. Ini menjadi salah satu keutamaan dan prioritas kami dengan mengalokasikan anggaran secara strategis melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta pengembangan industri kecil menengah,” ungkap Eddy kepada Beritasatu.com.

Dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakat, Prabowo-Gibran berencana mengalokasikan anggaran melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta fokus pada pengembangan industri kecil menengah. Langkah strategis lain yang akan diambil adalah penguatan pendanaan koperasi di tingkat desa.

"Koperasi adalah salah satu sumber pendanaan untuk masyarakat di desa, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana tanpa jaminan atau agunan," ungkapnya.

Sementara di bidang pendidikan, Eddy Soeparno menegaskan bahwa pasangan calon yang didukungnya akan menangani persoalan fundamental di sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru.

"Peningkatan pendapatan guru, termasuk guru honorer yang masih banyak, akan menjadi fokus utama. Permasalahan guru honorer harus dituntaskan, mengingat banyak yang berdedikasi sebagai guru honorer selama puluhan tahun," ujar Eddy.

Prabowo-Gibran meyakini bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka berkomitmen memperbanyak sekolah negeri di seluruh Indonesia.

"Di kota-kota dan kabupaten, sekolah negeri masih kurang dan menjadi rebutan masyarakat. Banyak yang tidak memiliki peluang masuk ke sekolah negeri dan terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi," ujar Eddy.

"Program kami akan memperluas akses pendidikan dan menyediakan sekolah-sekolah negeri berkualitas di daerah-daerah yang masih kekurangan," tambahnya.

Keunggulan Masing-masing
Menanggapi program tiga pasangan bakal capres-cawapres di bidang pendidikan, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai masing-masing pasangan calon telah menawarkan program dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memiliki keunggulannya tersendiri.

Untuk pasangan Anies-Muhaimin misalnya, sosok Anies yang merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) memiliki pengalaman tentang sistem pendidikan di Indonesia. P2G juga memuji pasangan Prabowo-Gibran yang berani mengangkat isu kesejahteraan guru. Adapun Ganjar-Mahfud dinilai memiliki prioritas pendidikan yang terintegrasi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Visi dan misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini memiliki potensi untuk diwujudkan. Dengan komitmen dan kehendak politik yang kuat dari masing-masing paslon, semua janji kampanye sebetulnya dapat direalisasikan,” katanya saat diwawancarai Beritasatu.com secara daring.

Iman menyarankan capres-cawapres tidak melihat dunia pendidikan hanya sebagai kebutuhan yang memerlukan dana semata. Untuk itu, semua aspek, termasuk kesejahteraan guru, harus diperhatikan.

“Masukan dari kami, tolong melihat pendidikan ini jangan sekadar sesuatu yang sifatnya spending money atau menghabiskan anggaran semata. Kami mengharapkan komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan pendidikan. Salah satunya dalam hal kesejahteraan guru,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira berharap presiden dan wakil presiden terpilih dapat menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, program pendidikan yang diterapkan selama pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya program Merdeka Belajar, telah berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan terobosan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.

“Kami menilai perlu terobosan lainnya, khususnya dalam kolaborasi antara sektor pendidikan dan dunia usaha,” ujar Anggawira kepada Beritasatu.com.

Terobosan itu, lanjutnya, harus difokuskan pada upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas karena merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa dalam mempercepat kemajuan di berbagai sektor. Dalam perspektif Hipmi, terobosan di bidang pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat dengan cepat terserap di pasar kerja untuk memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha.

“Saya percaya bahwa model kerja sama, seperti link and match yang sudah ada, perlu dipercepat dan lebih tepat. Pasalnya, kita membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ditetapkan,” jelas Anggawira.

Atasi Ketimpangan
Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Indonesia memerlukan presiden dan wakil presiden yang mampu mengatasi tantangan ketimpangan. Bhima menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kualitas pertumbuhan yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Perlu upaya besar dan efektif, terutama di luar Jawa, untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan, tidak hanya melalui penyaluran bantuan sosial, juga melalui penguatan perlindungan sosial menyeluruh,” ujar Bhima.

Ia juga menekankan bahwa capres dan cawapres harus mendorong pengembangan sumber ekonomi baru yang berkualitas, serta memiliki pemahaman tentang dinamika ekonomi global, terutama terkait dengan kerja sama transisi energi, ekonomi berkelanjutan, pangan, dan transformasi digital.

Selain itu, presiden dan wakil presiden mendatang juga perlu membagi tugas secara jelas, khususnya dalam bidang ekonomi, termasuk komunikasi dengan pengusaha atau investor domestik dan asing. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif untuk mencapai kolaborasi yang optimal.

Ia juga berharap presiden dan wakil presiden mendatang dapat memberdayakan peran positif anak muda usia produktif dan mendorong mereka masuk ke pasar tenaga kerja yang lebih berkualitas.

Senada dengannya, Anggawira mengajak para capres dan cawapres berpikir kreatif dalam upaya mengentaskan orang miskin. Kepemimpinan Presiden Jokowi telah berhasil menekan angka kemiskinan melalui program BLT, tetapi perlu upaya lebih lanjut.

Lebih lanjut, Anggawira berharap agar presiden mendatang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle-income trap).

"Saat ini pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5%. Untuk mencapai status negara maju atau negara industri, pertumbuhan ekonomi kita setidaknya harus di atas 6%. Ini merupakan tantangan yang harus diatasi secara kolaboratif,” pungkasnya.

Reporter: Agnes Valentina Christa, Andrea Arshirena Hosana, Celvin Moniaga Sipahutar, Sella Rizky Deviani, Rio Abadi Kurnia; Editor: Thomas Rizal