Koordinasi Lintas Sektor, Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Flu Burung - klikmu

 Kesehatan,

Koordinasi Lintas Sektor, Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Flu Burung - klikmu

KLIKMU.CO – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman flu burung, yang dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) di Kantor Kemenko PMK.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi ancaman flu burung yang semakin meningkat di tingkat global.

“Perkembangan flu burung secara global menunjukkan peningkatan risiko lintas spesies, termasuk manusia. Kita harus memperkuat deteksi dini, pengawasan, serta sinergi antarsektor dalam menghadapi tantangan ini,” ujar Sukadiono.

Sukadiono juga menegaskan perlunya riset dan koordinasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam memperkuat kesiapan menghadapi potensi pandemi. Ia menyarankan agar riset yang berbasis teknologi deteksi dini menjadi prioritas, serta pentingnya koordinasi antara sektor manusia, hewan, dan lingkungan untuk memastikan efektivitas langkah pencegahan dan mitigasi.

“BRIN harus memimpin pengembangan teknologi deteksi dini dan mitigasi risiko. Kita juga membutuhkan kesinambungan kerja antara sektor manusia, hewan, dan lingkungan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan optimal,” tambahnya.

Pertemuan ini juga mengulas situasi global flu burung, termasuk kasus kematian pertama akibat H5N1 di Amerika Serikat dan Kamboja, penyebaran virus melalui burung liar dan mamalia seperti sapi perah di Amerika, serta peningkatan kasus pada manusia dan hewan di Tiongkok dan Eropa.

Menanggapi situasi tersebut, Indonesia telah mengembangkan berbagai kerangka regulasi, seperti Permenko PMK No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, serta Keputusan Menko PMK No. 20 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

Regulasi ini merupakan bagian dari amanah Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Tindak lanjut dari rapat ini mencakup perumusan aspek-aspek yang harus diperkuat lintas kementerian dan lembaga, seperti sistem pengawasan dan deteksi dini, sistem laboratorium, mekanisme koordinasi antar sektor, penguatan sistem kesiapsiagaan, penelitian dan pengembangan, anggaran, tata laksana, serta analisis dan manajemen risiko.

Salah satu langkah utama yang disepakati adalah pengujian dan surveilans pada hewan mamalia serta satwa liar, serta peningkatan surveilans influenza pada pekerja peternakan. Ini menjadi bagian dari langkah awal untuk mitigasi ancaman flu burung.

Selain itu, mitra pembangunan seperti FAO, WHO, CDC Indonesia, serta asosiasi-asosiasi profesi turut diundang untuk memberikan informasi perkembangan dan masukan dalam penyusunan rencana aksi nasional.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni, menyimpulkan pentingnya penguatan regulasi, kesiapan sumber daya manusia lintas sektor, serta pendanaan untuk pencegahan dan deteksi dini guna mencegah potensi pandemi flu burung.

“Kita harus bergerak bersama, tidak hanya mengandalkan regulasi dan kebijakan, tetapi juga aksi nyata di lapangan, dengan demikian kejadian luar biasa dan wabah flu burung pada tahun 2005-2017, dengan angka kematian manusia yang tinggi (87%), dapat dicegah, dan pandemi dapat dimitigasi,” ujar Nancy.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Karantina Indonesia, mitra-mitra pembangunan Indonesia, serta asosiasi profesi seperti PB PDHI, IDI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Indonesia One Health University Network.

(AS)

Baca Juga