Kesehatan,
Pratikno: Masalah Sanitasi dan Air Bersih Jadi Kendala Atasi Stunting | tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik, termasuk untuk menurunkan angka stunting.
Pilihan editor: Sepekan Makan Bergizi Gratis, DPR Terima Keluhan Murid-murid Bosan Menunya dan Rasa Tak Enak
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan itu disampaikan Pratikno saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk membahas upaya peningkatan kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota dan desa ramah anak, disabilitas, serta lanjut usia.
"Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur," ujar Pratikno dalam keterangan resminya pada Selasa malam, 14 Januari 2025.
Pratikno berujar, pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang inklusif. Menurut dia, selain mengatasi persoalan kesehatan, infrastruktur juga berperan dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, baik itu bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, Pratikno mengatakan infrastruktur memiliki peran dalam mengatasi penyakit Tuberkulosis atau TBC. Kata dia, penyakit tersebut sering dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
"Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat," ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Tempo yang terbit pada 10 Januari 2025, angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi dengan prevalensi sebesar 21,5 persen. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang.
Di tingkat Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang memiliki prevalensi stunting lebih buruk daripada Indonesia. Padahal target pemerintah ingin menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah, mengatakan pada 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yaitu presiden ketujuh, Joko Widodo, prevalensi stunting menurun dalam jumlah yang cenderung lambat. Untuk 2024 saja hanya turun 0,1 persen.
Betta menilai penyebab rendahnya rata-rata penurunan prevalensi stunting karena penggunaan anggaran yang tidak tepat. Dia mengatakan penanganan stunting di banyak daerah bersifat insidental dan tanpa audit data yang konsisten.
Dia mengatakan sebagian besar anggaran penanganan stunting digunakan untuk membereskan masalah di hilir. Padahal, kata dia, stunting merupakan persoalan yang disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kemiskinan ekstrem hingga akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan.
Nandito Putra berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan editor: Aliansi Dosen ASN Ultimatun Kemdiktisaintek, Gugat Soal Tukin ke PTUN dan Ancam Mogok Mengajar
Komentar
Posting Komentar