Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Pengamat: Pendapatan Kecil, Risiko Besar

 Pendidikan 

Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Pengamat: Pendapatan Kecil, Risiko Besar

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk perguruan tinggi dinilai memiliki risiko tinggi. Perguruan tinggi dinilai tidak layak mengelola tambang, terutama batu bara karena minim pengalaman dan tingginya risiko konflik sosial serta lingkungan.

ADVERTISEMENT

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan, dua alasan utama mengapa perguruan tinggi tidak cocok mengelola tambang. Pertama, minim kemampuan operasional.

Perguruan tinggi tidak memiliki rekam jejak, pengalaman, peralatan, maupun permodalan yang memadai untuk menjalankan operasional tambang.

"Perguruan tinggi tidak punya track record dan kecukupan dana. Kalau diberikan IUP, saya tidak yakin bisa melakukan penambangan," kata Fahmy kepada Beritasatu.com, Selasa (28/1/2025).

Kedua, risiko lebih besar dari keuntungan terkait perguruan tinggi ikut kelola tambang. Fahmy menegaskan potensi konflik sosial dan lingkungan dari kegiatan tambang sangat tinggi. Jika terjadi masalah hukum, perguruan tinggi sebagai pemegang IUP akan terseret dalam tuntutan hukum.

"Keuntungannya kecil, tetapi risikonya besar. Perguruan tinggi bisa terkena tuduhan jika terjadi kerusakan lingkungan atau konflik dengan masyarakat," jelasnya.

Fahmy menyarankan agar perguruan tinggi tetap fokus pada misi utamanya, yaitu mencerdaskan bangsa, menyelamatkan lingkungan, dan mengayomi masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan, wacana pemberian IUP eksplorasi bagi perguruan tinggi masih dalam tahap pembahasan dengan DPR.

"Kami belum membahas secara internal. Ini inisiasi dari DPR, dan kami akan berdiskusi lebih lanjut terkait kriteria dan kebutuhan perguruan tinggi," kata Yuliot, Jumat (24/1/2025).

Wacana perguruan tinggi kelola tambang menuai pro dan kontra. Meski memiliki potensi pendapatan tambahan, risiko operasional, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan dianggap terlalu besar. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga