Dedi Mulyadi Soroti Pembukaan Lahan buat Wisata di Kebun Teh Parongpong - detik

Dedi Mulyadi Soroti Pembukaan Lahan buat Wisata di Kebun Teh Parongpong

Bogor 

-

Pembukaan lahan di area perkebunan teh PTPN VIII, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk wisata jadi sorotan di media sosial.

Belakangan diketahui, pembukaan lahan di kebun teh itu dilakukan untuk proyek camping ground salah satu jenama outdoor asal Indonesia.

Saat ini, proyek itu sudah disegel Satpol PP Jawa Barat karena lokasinya disebut-sebut berada di dekat area Gunung Tangkuban Parahu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pun turut menyoroti masalah tersebut karena khawatir bakal terjadi kerusakan lingkungan yang berimbas kepada bencana alam.

"Kalau saya gini, kan itu kalau dari sisi aspek normatifnya sudah ada izinnya. Saya lihat ya. Walaupun Bupatinya mengatakan, 'oh, belum, pak, katanya, karena saya belum lihat barcode-nya'. Tetapi izin dan tidak ada izin kan kita harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian," katanya di Gedung Pakuan, Minggu (30/3/2025) malam.

"Karena gini, kalau sudah terjadi bencana, tidak akan bisa dibedakan mana yang ada izin dan mana yang tidak ada izin. Karena belum tentu juga jaminan tidak ada bencana. Bencana itu bisa terjadi kapan saja," tambahnya.

Dedi Mulyadi pun berencana akan membentuk tim pakar untuk mengkaji permasalahan tersebut. Sehingga kemudian, hasil kajiannya bersifat ilmiah dan bisa menjadi rekomendasi untuk dinas berwenang.

"Jadi nanti akan ada tim pakar Yang akan mengevaluasi seluruh kegiatan pertambangan ilegal, seluruh kegiatan-kegiatan pengembangan wisata yang menggunakan daerah-daerah puncak atau perbukitan. Nah nanti biar mereka yang menyimpulkan, jangan saya," ungkapnya.

"Sehingga kalau kemudian hasil kesimpulannya bahwa itu akan menimbulkan problem lingkungan, baik banjir, kemudian meningkatnya suhu udara, kemudian juga longsor, maka ya itu keputusannya keputusan pakar. Dan pakar itu memberikan rekomendasi kepada dinas teknisnya," tutur Dedi Mulyadi menambahkan.

Dari hasil pemantauannya di lapangan, area camping ground di sana sudah berbentuk proyek yang dibeton. Kemudian, lokasinya juga ada di ketinggian yang menurut Dedi berpotensi suatu saat menimbulkan bencana alam.

Menutup pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan tidak ingin membuat ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Tapi di sisi lain, ia juga ingin jaminan bahwa aktivitas seperti itu tidak sampai menimbulkan risiko yang berpotensi terjadinya bencana alam.

"Nanti tim harus bekerja, biarkan nanti yang mempertanggungjawabkan aspek studinya adalah pakar bukan saya, bukan dinas teknis. Karena nanti sudut pandangnya Kepentingan. Nanti tidak objektif, biarkan ahli yang menetapkan itu daerah rawan bencana atau tidak," katanya.

"Mudah-mudahan bisa cepat lah. Saya juga tidak mau membuat ketidakpastian kalangan dunia usaha, kan semuanya harus pasti. Tetapi juga saya harus memberikan jaminan keyakinan pada warga bahwa ini tidak bermasalah," pungkasnya.

--------

Artikel ini telah naik di detikJabar.

(wsw/wsw)