- Rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang ingin

, IPS, dan Bahasa di

mendapat atensi khusus Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya. Seperti apa arahan keduanya atas rencana tersebut?.

"DPR menanyakan tentang rencana kami laksanakan penjurusan. Tapi kami sampaikan bahwa soal penjurusan ini, kami mendapatkan arahan Bapak Presiden dan Pak Seskab agar dikaji lebih mendalam dan dibicarakan dengan Menko PMK," kata Mu'ti.

Baca juga: Ini Alasan PB PGRI Dukung Kembalinya Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Hal itu disampaikan Mu'ti saat dicecar oleh Komisi X DPR RI dalam Rapat Kerja yang digelar secara tertutup di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Oleh karena itu, Guru Besar UIN Jakarta ini melanjutkan, dalam Waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno terkait pemberlakuan penjurusan di tingkat SMA.

Baca juga: P2G Ungkap Plus Minus Kembalinya Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

"Insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan Kita akan bicara dengan Menko PMK, dan hasilnya bagaimana, kami sampaikan kepada Pak Presiden," tutur Mu'ti.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengumumkan penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA akan dihidupkan kembali.

Baca juga: Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA akan Dihidupkan Kembali

Kebijakan ini sejalan dengan rencana pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) oleh Kemendikdasmen dalam waktu dekat.

"Ini bocoran ya. Penjurusan akan kita hidupkan kembali. Jadi nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan Bahasa seperti dulu," ujar Abdul Mu'ti saat konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen pada Jumat (11/4/2025).

Mu'ti menjelaskan bahwa TKA yang akan diterapkan berbeda dari Tes Potensi Akademik (TPA) yang selama ini digunakan. TKA akan berfokus pada mata pelajaran spesifik yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik siswa.

"Tes TKA ini berbasis mata pelajaran. Jadi akan membantu mengukur kemampuan siswa secara lebih konkret, terutama bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi," jelasnya.

Menurut Mu'ti, kebijakan ini akan mengembalikan sistem pendidikan ke format klasik yang lebih terstruktur, dengan pembagian jurusan yang lebih jelas. Meski demikian, pelaksanaan TKA bersifat opsional dan tidak diwajibkan untuk semua siswa.

(nnz)