Ditjen Bea Cukai beri sosialisasi demi kelancaran ibadah haji 2025 - ANTARA News


Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, melalui tiap-tiap unit vertikalnya, mendukung penuh kelancaran penyelenggaraan haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah melalui sejumlah sosialisasi.
Bea dan Cukai juga aktif terlibat dalam proses persiapan hingga pelepasan jamaah calon haji di 14 bandara keberangkatan.
“Untuk memastikan pelayanan kepabeanan berjalan optimal, Bea dan Cukai telah melakukan sosialisasi seputar aturan kepabeanan kepada jamaah calon haji sebelum proses pemberangkatan,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Adapun beberapa hal yang disampaikan petugas Bea dan Cukai kepada jamaah calon haji, antara lain ketentuan barang bawaan penumpang, barang kiriman dan prosedur registrasi IMEI perangkat telekomunikasi.
Hal ini bertujuan agar jamaah calon haji memahami batasan nilai barang bawaan atau kiriman yang bebas bea masuk dan pajak impor, serta memahami pentingnya registrasi perangkat telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri, khususnya Arab Saudi setibanya di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dan pelayanan kepabeanan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai mengacu pada aturan yang tertuang dalam PMK-203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut serta PMK nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
Aturan tersebut juga termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.
Berdasarkan aturan tersebut, jamaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman mereka dengan syarat total nilai barang maksimal 1.500 dolar AS per pengiriman dengan jumlah pengiriman paling banyak dua kali selama musim haji.
Pengiriman harus diberitahukan menggunakan consignment note mulai dari keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kloter terakhir kembali ke tanah air.
“Namun, apabila jumlah pengiriman lebih dari dua kali atau nilai barang melebihi 1.500 dolar AS, maka atas kelebihannya dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen, ditambah PPN atau PPN dan PPn BM, tetapi tidak dikenakan bea masuk tambahan dan pajak penghasilan,” ujar Budi.
Sementara itu, untuk ketentuan barang bawaan jamaah haji setibanya di Indonesia, Budi menyebutkan bahwa jamaah haji diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan syarat total nilai barang yang dibawa maksimal 500 dolar AS.
Jika melebihi 500 dolar AS akan dikenakan bea masuk dan pajak atas kelebihannya. Sementara pembawaan handphone, telepon genggam, dan tablet (HKT) yang berasal dari luar negeri harus dilaporkan kepada Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelesaian kewajiban kepabeanannya.
Selanjutnya, perangkat tersebut akan didaftarkan IMEI-nya agar terdaftar pada database CEIR Kemenperin dan dapat menggunakan jaringan seluler Indonesia.
Selain itu, Budi mengatakan bahwa Bea Cukai juga membantu pemeriksaan barang bawaan penumpang jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji agar tidak terkendala pada saat sampai di Arab Saudi berdasarkan aturan dari instansi kepabeanan Arab Saudi ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority).
Fokus utamanya adalah percepatan layanan setibanya di Arab Saudi, sehingga jamaah dapat fokus menjalankan ibadah haji.
Budi mengungkapkan bahwa demi kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2025, Bea dan Cukai juga berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan (AVSEC) untuk proses pemeriksaan x-ray, Komite Keamanan Bandar Udara untuk memastikan kesiapan angkutan haji, dan ZATCA untuk kelancaran proses kedatangan jemaah haji di Arab Saudi.
Sinergi dengan berbagai instansi ini mencerminkan komitmen Bea dan Cukai dalam mendukung proses penyelenggaraan haji.
“Selain memberikan edukasi pra-keberangkatan, kami juga mengimbau kepada Jemaah haji apabila memerlukan informasi lanjutan terkait ketentuan kepabeanan agar menghubungi kontak layanan Bravo Bea dan Cukai 1500225 atau melalui saluran yang tersedia di linktr.ee/bravobeacukai,” tuturnya.
Baca juga: Dirjen Bea Cukai bakal libatkan TNI dan Polri berantas penyelundupan
Baca juga: Dirjen Bea Cukai telah ajukan pengunduran diri dari TNI sejak 2 Mei
Baca juga: Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik
0 Komentar