Skip to main content
728

Janjikan SPMB Sesuai Prosedur, Pastikan Tidak Ada 'Siswa Siluman" - Kompas

 Pendidikan

Janjikan SPMB Sesuai Prosedur, Pastikan Tidak Ada 'Siswa Siluman"

SAMARINDA, KOMPAS.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Samarinda pada tahun ajaran 2025/2026 dipastikan berjalan ketat dan transparan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda menegaskan tidak ada lagi praktik "titip menitip" atau siswa siluman, menyusul penerapan sistem digital terpusat dan pengawasan ketat dari tim khusus yang dibentuk Wali Kota Samarinda.

Baca juga: Rajin Shalat Bisa Dapat Umrah Gratis, Bagaimana Cara Menentukan Pemenangnya?

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa sistem PPDB tahun ini sepenuhnya "on the track" dan sesuai aturan.

Trump Klaim Gencatan Senjata Sudah Dekat, Apa Kata Warga Gaza?

"Iya, jadi memang on the track, sesuai aturan, tidak ada titip menitip," tegas Asli Nuryadin saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Asli Nuryadin menjelaskan bahwa sistem aplikasi PPDB telah dikunci ketat dari pusat, bahkan sebelum Wali Kota Samarinda membentuk tim pengawasan.

Hal ini memastikan setiap sekolah hanya dapat menerima sesuai kapasitas yang telah ditentukan.

"Jadi perlu saya tambahkan bahwa sebenarnya sebelum Pak Wali menerapkan aturan itu, membuat tim pengawasan SPMB, memang Jakarta sudah ngunci. Jadi di aplikasi itu, kalau kota kita misalnya satu sekolah itu 90 orang dia menerima. Ya 90 itu saja. Kalau tambah satu, satunya dianggap siswa siluman," papar Asli.

Praktik penambahan siswa di luar kuota yang kerap disebut "beli bangku" di masa lalu, kini dipastikan tidak akan terjadi. "Tidak boleh, sehingga kita on the track. Kalau 90 ya 90. Kalau saya tidak mau sekasar itu ya, tapi siswa tambahan itu ada. Itu fenomena itu bukan di Samarinda saja, semua," tambahnya.

Melihat fenomena tersebut, Wali Kota Samarinda membentuk tim pengawasan khusus PPDB mulai tahun ini, untuk memastikan setiap sekolah mematuhi kuota yang ditetapkan.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh SD dan SMP negeri di Kota Samarinda.

Meskipun sistem PPDB secara infrastruktur digital berjalan lancar, Asli Nuryadin tidak menampik adanya kendala dalam hal pemerataan siswa. "Pasti (ada kendala), jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang ya," ujarnya.

Kendala utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah murid usia sekolah dengan daya tampung di beberapa sekolah.

Asli mencontohkan SMP Negeri 4 dan 5 di Juanda, serta SMP 2 yang diminati banyak pendaftar.

Namun, ada sekitar 18 hingga 19 sekolah SMP di Samarinda yang masih kekurangan murid.

"Misalnya di 24 Suryanata, yang saya hafal ya. Terus 43 di Lohoi, terus di Bantuas. Ada 18 sekolah kita SMP ya, yang masih kekurangan murid. Kenapa? Memang penduduknya tidak banyak di sana," jelas Asli.

Faktor lain adalah persepsi orang tua dan murid yang cenderung tertuju pada sekolah-sekolah yang dianggap unggul atau favorit, sehingga terjadi penumpukan pendaftar di satu sisi dan kekurangan di sisi lain.

Meski demikian, Asli Nuryadin memastikan bahwa secara keseluruhan, daya tampung sekolah negeri di Samarinda masih memadai. "Tapi totalitas semua itu yang negeri, kita ada kurang lebih 700 bangku yang masih kosong," ungkapnya.

Disdik Samarinda akan menunggu data final setelah proses PPDB selesai.

Jika masih ada siswa yang belum tertampung, Disdik akan menawarkan sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota.

"Nanti kita tunggu, saya mau lapor dengan Pak Wali. Kalau misalnya masih ada yang belum tertampung, kita tawarkan. Silakan, ini sekolah-sekolah yang masih daya tampungnya tersedia gitu ya," kata Asli.

Pihaknya mengakui, sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota seringkali berada di lokasi yang "agak kepigir" seperti Suryanata atau Bantuas.

Namun, ada juga sekolah di area kota seperti di Dewi Sartika atau Muka Aston yang minatnya sedikit. "Padahal kalau versi saya semua sekolah itu baik. Sekolah unggul itu ciri khasnya sekolah yang bisa mengubah perilaku anak kita. Dari tidak baik menjadi baik. Jadi bukan karena fisiknya, infrastruktur," tegasnya.

Terkait infrastruktur pelaksanaan PPDB, Asli Nuryadin memastikan tidak ada kendala berarti.

Proses pendaftaran dilakukan melalui platform digital yang bertujuan mempermudah dan mempercepat.

Orang tua yang kesulitan dapat datang ke sekolah untuk mendapatkan bantuan.

Disdik bahkan mengatur bandwidth khusus untuk PPDB SD dan SMP agar tidak bercampur dengan lalu lintas data lain, sehingga mampu menampung akses bersamaan dari banyak pengguna.

Dengan ketersediaan 700 kuota yang masih kosong, pemerintah Kota Samarinda berkomitmen bahwa semua pendaftar di Samarinda akan terakomodasi. "Prinsipnya pemerintah kota secara daya tampung itu cukup. Dan semua akan ter-cover ya bagi pendaftar," tutup Asli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Posting Komentar

0 Komentar

728