Respons 4 Menteri soal Tambang Nikel di Raja Ampat: Bahlil Sebut Milik Antam, Beroperasi 7 Tahun - Halaman all - TribunNews

 

Respons 4 Menteri soal Tambang Nikel di Raja Ampat: Bahlil Sebut Milik Antam, Beroperasi 7 Tahun - Halaman all - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM - Empat menteri telah buka suara terkait aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raj Ampat, Papua Barat Daya.

Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu bagaimana tiga menteri Kabinet Merah Putih tersebut merespons tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat di mana wilayah tersebut disebut sebagai 'surga terakhir'?

Bahlil Sebut Tambang Nikel Milik Anak Perusahaan Antam

Bahlil mengungkapkan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat merupakan milik PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Dia mengatakan sebenarnya ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.

"IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima (IUP) setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag NIkel yang punya adalah Antam, BUMN," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

Bahlil mengatakan IUP milik PT Gag Nikel pertama kali diberikan pada 2017 dan aktivitas pertambangan dimulai satu tahun kemudian.

Baca juga: Menteri LH Janjikan Langkah Hukum Jika Ada Pelanggaran Tambang Nikel di Raja Ampat

Dia juga menegaskan PT Gag Nikel telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"IUP produksinya (diterbitkan) 2017," katanya singkat.

Bahlil pun menjawab terkait tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan hidup di Raja Ampat.

Namun, dia menegaskan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan berada di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo.

Ketua Umum Golkar tersebut mengungkapkan lokasi tambang dengan destinasi wisata Raja Ampat berjarak 30-40 kilometer.

"Karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya ering di Raja Ampat."

"Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi," jelasnya.

Kendati demikian, Bahlil pun memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel tersebut.

Keputusan ini dilakukan karena menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dampak pertambangan di Raja Ampat.

Menpar Singgung Pariwisata Berkelanjutan

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyinggung soal setiap aktivitas industri ekstratif di Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Sehingga, industri tersebut bisa berjalan berkesinambungan dengan pembangunan pariwisastan, ekologi, dan kehidupan sumber daya masyarakat.

Terkait tambang nikel di Raja Ampat, dia menegaskan pihaknya mencermati dengan serius.

Pasalnya, aktivitas pertambangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerhati lingkungan.

"Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehatihatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” kata Widiyanti dalam siaran pers dikutip dari Warta Kota, Jumat (6/6/2025).

Widiyanti pun mendukung evaluasi menyeluruh soal izin pertambangan di wilayah sensitif, khususnya yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.

Selain itu, diperlukan adanya forum dialog bersama kementerian terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.

"Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Widiyanti.

Menteri LH Ambil Tindakan Hukum jika Tambang Nikel di Raja Ampat Cemari Lingkungan

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq pihaknya akan segera mengambil tindakan hukum jika kajian mengenai aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terbukti mencemari atau merusak lingkungan. 

Ia menyadari keberadaan aktivitas pertambangan di Raja Ampat tengah menjadi sorotan publik karena berpotensi merusak keindahan kawasan berjuluk 'Sepenggal Surga Dunia' itu.

"Raja Ampat sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah hukum terkait kegiatan setelah melalui kajian - kajian," kata Hanif usai kegiatan di Bali, Kamis (5/6/2025).

Hanif bilang, dalam waktu dekat dirinya akan meninjau langsung kawasan yang dikhawatirkan oleh masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di Raja Ampat.

"Insyaallah dalam waktu segera kami akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar gemborkan oleh media dan masyarakat," katanya.

Menteri KP Terjunkan Tim Polsus

Polemik tambang nikel di Raja Ampat ini membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan polisi khusus (polsus).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan, KKP tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani hal tersebut.

"Tadi pak menteri sudah sampaikan akan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani tersebut. Tapi kami juga sudah menurunkan tim ke sana dari Polsus kita jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga," kata Pung di Kementerian KKP, Kamis (5/6/2025).

Pung enggan menjelaskan lebih rinci menyoal ekosistem laut yang berada di wilayah tersebut. Sebab KKP masih menunggu hasil daripada tim Polsus KKP tersebut.

"Ya sebetulnya kalau di pesisir nya sih enggak (terancam) itu kan agak di atasnya, tim Kamis sudah turun hanya memang belum tuntas belum selesai sampai finish. Jadi kami tunggu nanti tim kami kembali bisa kita sampaikan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa saat ini KKP tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Kementerian Lingkungan Hidup.

"Soal nikel ya ini kita tentu akan koordinasikan dengan banyak kementerian. Itu ada Menteri ESDM, ada Menteri Lingkungan Hidup. Tapi yang pasti kita akan bawa itu ke arah sana," tutur dia.

Sebagian artikel telah tayang di Warta Kota dengan judul "Kewenangannya Terbatas di Tambang Nikel Raja Ampat, Gubernur Blak-blakan dengan Menpar"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reza Deni/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Danang Triatmojo)(Warta Kota/Fitriyanndi Al Fajri)