RI Butuh Rp10.302 Triliun untuk Bangun Infrastruktur hingga 2029
tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut Indonesia membutuhkan anggaran setidaknya 625 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp10.302 triliun (kurs Rp16.475 per dolar AS untuk periode 2025-2029. Sayangnya, meski anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah digabungkan, hanya mencukupi sekitar 40 persen dari total kebutuhan anggaran tersebut.
"Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2026 diperkirakan sekitar 625 miliar dolar AS. Anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah akan menutupi sekitar 40 persen. Jadi kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan," bebernya, dalam acara Internasional Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Meski begitu, kebutuhan anggaran ini harus dipenuhi karena Indonesia mempunyai kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan memastikan layanan infrastruktur dasar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebab, prioritas ini bersinggungan dengan meningkatnya tekanan global yang saat ini terjadi imbas ketegangan geopolitik yang terus-menerus berlangsung.
Karenanya, Bendahara Negara itu lantas mendorong peningkatan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra lainnya melalui mekanisme pendanaan yang inovatif.
"Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra dan juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif," tutur Ani, sapaan Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama Menteri Investasi dan Hilirasasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, mengatakan bahwa potensi investasi di sektor infrastruktur sangat besar, mencapai 644 juta dolar AS atau sekitar Rp10.609,9 triliun.
Potensi investasi tersebut 40 persen di antaranya berasal dari pemerintah, 30 persen dari sektor swasta dan sisanya berasal dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berada di bawah naungan Keuangan menjadi sepenuhnya di bawah Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Karena itu, untuk menangkap peluang dari potensi investasi tersebut, pihaknya sedang membentuk gugus tugas (task force) untuk memperbaiki regulasi investasi yang sudah ada dan memastikan Indonesia memiliki iklim investasi yang lebih baik.
"Sehingga investasi kita di Indonesia bisa dikembangkan. Karena jika tidak, potensi akan dianggap sebagai potensi, dan tantangannya untuk diaktifkan akan mengambil waktu yang panjang," tukas Rosan.
tirto.id - Ekonomi
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
