Tayang: Jumat, 6 Juni 2025 15:54 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, kegiatan pertambangan di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak seharusnya dilakukan. 

Perempuan yang akrab disapa Sara ini meminta seluruh izin usaha pertambangan di wilayah tersebut perlu segera dievaluasi.

"Semua izin usaha itu harus dievaluasi termasuk yang mengeluarkan izin usaha itu, mengingat Raja Ampat adalah area konservasi dan taman nasional," kata Sara kepada Tribunnews.com, Jumat (6/6/2025).

Menurutnya, wilayah kawasan taman nasional seperti Raja Ampat seharusnya tidak dijadikan lokasi eksploitasi.

"Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh karena Raja Ampat adalah salah satu wajah kekayaan alam, keanekaragaman, dan wisata Indonesia di dunia," ujar Sara.

Apalagi, kata dia, pertambangan memiliki dampak terhadap ekosistem laut dan darat yang saling terhubung.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Dorong Evaluasi Total Perizinan Tambang Nikel di Raja Ampat

"Apalagi karena kita tahu dampak pertambangan memiliki dampak yang sangat berpengaruh kepada ekosistem kita. Seharusnya tidak ada pertambangan mineral di kawasan terlindungi seperti Raja Ampat," ucapnya.

Sara mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan alternatif sumber pendapatan lain di luar APBN. 

Salah satu yang potensial, kata dia, adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga: Bukan Sementara, Anggota Komisi VII DPR Desak Penghentian Permanen Tambang Nikel di Raja Ampat

"Jika Pemprov ingin mencari pendapatan selain dana dari APBN, pariwisata berkelanjutan kelas dunia sangat bisa dikembangkan. Pertambangan di areal mainland juga bisa dipertimbangkan. Tetapi area pesisir dan kawasan taman nasional seharusnya tidak," tegas Sara.

Hentikan Operasional

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya menghentikan operasional tambang nikel di Raja Ampat.

"Itu kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Soroti Potensi Ancaman Ekologis, Komisi VII DPR: Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang

"Untuk sementara kegiatan produksinya di-stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya," tuturnya.

Keberadaan industri nikel di Raja Ampat kini menjadi perhatian publik luas. Di media sosial, tagar #SaveRajaAmpat terus bergulir sebagai bentuk protes atas aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Organisasi lingkungan Greenpeace melalui akun media sosial X menyebut bahwa Raja Ampat saat ini tengah berada dalam ancaman industri nikel dan program hilirisasi yang dijalankan pemerintah.