TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat 1.000 pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari regorganisasi pemerintahan yang lebih luas. Keputusan ini dilakukan setelah Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melanjutkan pemutusan hubungan kerja pegawai federal dalam skema reduction in force (RIF).

Pemecatan pegawai negeri sipil bukan hanya terjadi di Amerika Serikat. Beberapa negara lain juga mengambil langkah serupa, dengan alasan yang bervariasi, mulai dari efisiensi birokrasi, penghematan anggaran, hingga reformasi kelembagaan.

Berikut adalah gambaran kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh beberapa negara.

1. Amerika Serikat
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mulai memberhentikan sebanyak 1.353 pegawai sejak 11 Juli 2025. Dari jumlah itu, 1.107 merupakan pegawai sipil dan 246 berasal dari dinas luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan sekitar 15 persen tenaga kerja domestik.

Pemangkasan dilakukan seiring rencana reorganisasi yang lebih luas termasuk penutupan atau penggabungan sejumlah kantor di dalam negeri serta penyederhanaan lebih dari 300 unit dari total 734 biro yang ada. Sebelumnya, program pengunduran diri sukarela bernama Fork in the Road telah disiapkan, dan sekitar 1.575 pegawai memilih keluar melalui skema tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya Michael Rigas, dalam email internal menyampaikan, “Segala upaya telah dilakukan untuk mendukung rekan-rekan yang akan keluar, termasuk mereka yang memilih ikut program Pengunduran Diri Bertahap. Atas nama pimpinan Departemen, kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan komitmen Anda dalam menjalankan reorganisasi ini, serta dedikasi berkelanjutan Anda dalam mendukung kepentingan nasional Amerika di seluruh dunia.”

2. Vietnam
Pemerintah Vietnam meluncurkan reformasi birokrasi skala besar yang berujung pada pengurangan puluhan ribu pegawai negeri sipil. Langkah ini dikaitkan dengan upaya merampingkan struktur administrasi negara yang dinilai terlalu berlapis dan tidak efisien.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyatakan reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang “cepat, stabil, dan berkelanjutan”. Pemerintah berharap dengan jumlah aparatur yang lebih ramping, proses pengambilan kebijakan akan menjadi lebih cepat dan responsif.

Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk efisiensi anggaran negara. Menurut VOA News, parlemen Vietnam menyetujui pengurangan satu dari lima pekerjaan di sektor publik dengan target penghematan sekitar 4,5 miliar dolar AS dalam lima tahun.

Langkah pengurangan ini mencakup restrukturisasi kementerian, lembaga negara, media pemerintah, serta institusi keamanan. Dana yang dihemat direncanakan untuk dialokasikan ke sektor-sektor prioritas pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menyebut, kebijakan ini sebagai "revolusi terbesar sejak negara ini didirikan pada tahun 1945." Sementara itu, To Lam menegaskan, lembaga negara “bukan tempat berlindung bagi pejabat yang lemah”, mengindikasikan bahwa reformasi ini juga menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia di birokrasi.

3. Argentina
Argentina melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.400 pekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Januari 2025. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan optimalisasi sumber daya manusia dan efisiensi pelayanan rumah sakit nasional.

Sebelumnya, pada 2024, sebanyak 120 pegawai Rumah Sakit Nasional Posadas diberhentikan. Kebijakan pemangkasan juga menyasar Rumah Sakit Baldomero Sommer, dengan 130 pegawai menerima pemberitahuan terkait PHK.

Perwakilan serikat pekerja Rumah Sakit Laura Bonaparte, Leonardo Fernandez, mengomentari situasi ini dengan menyebut, “Pemberitahuan sudah masuk sekarang. Ini pertumpahan darah.”

Presiden Javier Milei menanggapi kebijakan ini dengan pernyataan yang menggambarkan gaya kepemimpinannya. Ia menulis di media sosial, “Kami terus maju dengan gergaji mesin. Tamat,” dan menggunakan slogan “Afuera” (keluar) sebagai simbol kampanye efisiensi anggaran. Istilah “gergaji mesin” merujuk pada alat peraga kampanye yang menjadi representasi program pemangkasan besar-besaran anggaran negara.

4. Pakistan
Pemerintah Pakistan menghapus sekitar 150.000 posisi kerja di sektor publik sebagai bagian dari kebijakan penghematan nasional yang diluncurkan pada 2024. Pemangkasan ini mencakup pengurangan 60 persen posisi di berbagai lembaga pemerintahan dan penyederhanaan struktur institusi negara.

Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb menyatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi menyeluruh yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah federal. Selain itu, beberapa rumah sakit direncanakan akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari desentralisasi layanan publik.

Program ini digagas oleh komite yang dibentuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang mendorong rasionalisasi anggaran di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan.