Puan ke Pemerintah: Kalau Tak Diawasi, Bisa Lupa Arah dan Jalan Sendiri - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa pemerintah bisa 'lupa arah' dan 'jalan sendiri' jika tidak diawasi secara ketat oleh jajaran legislatif.

Pernyataan itu disampaikan Puan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, saat membuka rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan Nota Keuangan APBN 2026, Jumat (15/8/2025).

“Kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri,” kata Puan.

Baca juga: Di Depan Prabowo, Puan Nyatakan Bakal Tegur Pembantu Presiden yang Tak Kerja Maksimal

Bahkan, ketika sudah diawasi, lanjut Puan, pihak eksekutif masih harus terus diingatkan agar tetap sejalan dengan visi dan kebijakan Presiden.

Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa DPR melalui alat kelengkapan dewan akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab.

“Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden, dan menyukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan menyatakan, DPR akan memberikan teguran politik secara terbuka kepada pembantu Presiden yang dinilai tidak bekerja maksimal.

“Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan, dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan,” ujar Puan, disambut tepuk tangan para peserta sidang.

Politikus PDI-P itu menerangkan, teguran itu dilakukan agar visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik.

Baca juga: Bicara Efisiensi, Puan Singgung Komisi di DPR Sering Dicurhati soal Cinta Segitiga

Selain itu, langkah tersebut juga diambil DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme checks and balances dalam demokrasi.

“Itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional,” pungkas dia.

Hizbullah Tuduh Lebanon "Layani" Israel Usai Didesak Lucuti Senjatanya