- Presiden Donald Trump telah mengakui bahwa sanksi baru

(AS) terhadap

pada akhirnya mungkin terbukti tidak efektif. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus menerapkannya—kecuali jika kesepakatan untuk mengakhiri perang Ukraina segera tercapai.

Awal pekan ini, Trump secara drastis mempersingkat waktu 50 hari yang semula diberikannya bagi Rusia dan Ukraina untuk mencapai penyelesaian damai menjadi hanya 10 hari. Dalam ultimatum terbaru itu, dia memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan memicu sanksi yang luas, yang berpotensi mencakup tarif 100% dan sanksi sekunder yang menargetkan mitra dagang Rusia.

"Kami akan menjatuhkan sanksi. Saya tidak tahu apakah sanksi mengganggunya," kata Trump kepada wartawan pada Kamis malam, merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Baca Juga: Perang Kata-kata, Medvedev Peringatkan Trump Ngerinya Serangan Nuklir Kiamat Rusia

"Mereka tahu tentang sanksi. Saya lebih tahu daripada siapa pun tentang sanksi, tarif, dan hal lainnya. Saya tidak tahu apakah itu berpengaruh, tetapi kami akan melakukannya," ujar Trump, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (1/8/2025).

Trump juga mengumumkan bahwa utusan khususnya, Steve Witkoff, akan berkunjung ke Rusia setelah mengunjungi Israel dan Gaza minggu ini. Meskipun tidak ada jadwal spesifik yang diberikan, Witkoff sebelumnya telah bertemu dengan Putin beberapa kali dalam upaya diplomatik sebelumnya.

Penjabat utusan AS untuk PBB, John Kelley, mengonfirmasi bahwa Trump mengharapkan gencatan senjata pada 8 Agustus, karena presiden semakin menunjukkan rasa frustrasinya terhadap posisi Moskow dalam beberapa pekan terakhir.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, sebelumnya menyatakan bahwa Moskow telah memperhatikan komentar Trump tetapi mengecilkan ancaman tersebut.

"Kita telah hidup di bawah sejumlah besar sanksi untuk waktu yang cukup lama," kata Peskov pada hari Rabu. "Tentu saja, kekebalan tertentu telah terbentuk," katanya lagi.

Dia menegaskan kembali bahwa Rusia tetap berkomitmen pada perdamaian, tetapi dengan syarat-syarat yang menghormati kepentingannya dan "realitas teritorial baru".

Sejak kudeta yang didukung Barat pada tahun 2014 di Kyiv dan eskalasi konflik pada tahun 2022, Rusia telah menjadi negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia, dengan lebih dari 10.000 pembatasan yang diberlakukan terutama oleh AS dan Uni Eropa.

Putin telah menyatakan bahwa sanksi tersebut sebagian besar telah gagal, dengan alasan bahwa Moskow telah beradaptasi secara ekonomi dan tidak dapat diintimidasi.

(mas)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan