Wiranto soal Tuntutan 17+8 Rakyat: Kalau Semua Dipenuhi Repot - Inilah

 Wiranto soal Tuntutan 17+8 Rakyat: Kalau Semua Dipenuhi Repot

Kamis, 4 September 2025 - 15:27 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com+ Gabung

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang bergema setelah rentetan aksi demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun, ia tidak bisa menjanjikan seluruh tuntutan tersebut dapat dipenuhi sebab pemerintah pun memiliki kendala.

"Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya," kata Wiranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Oleh sebab itu, Wiranto meminta publik untuk tidak khawatir dan menyerahkan kepada Prabowo. Sebab sebagai kepala pemerintah, ia yakin Prabowo akan sigap dalam merespons aspirasi tersebut.

"Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden," ucap Wiranto.

"Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat," ungkap Wiranto menambahkan.

Wiranto pun mengaku tuntutan dari masyarakat itu nantinya juga akan dibahas dalam pertemuannya dengan Prabowo. Sebab, pertemuan ini membahas kondisi terkini dalam negeri.

"Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini," jelasnya.

Sebelumnya, Koalisi Sipil merumuskan 17+8 tuntutan merespons aksi unjuk rasa sepekan terakhir, melalui '17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati'. Koalisi meminta 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya. Berikut ini daftarnya:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR

4. Publikasikan transparansi anggaran

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo

11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif

12. TNI segera kembali ke barak

13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal

14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

15. Pastikan upah layak untuk buruh

16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.

2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil

4. Sahkan RUU Perampasan Aset

5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis

6. TNI kembali ke barak

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.

Topik