Sumber :

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, VIVA – Komisi Reformasi Polri akan menggelar rapat perdana bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri pada Senin, 10 November 2025.

"Kami akan mengadakan rapat dulu intern dan insyaallah hari Senin jam 1 kami akan mengadakan rapat pertama di kantor Polri, kantor Kapolri," kata Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Sabtu, 8 November 2025.

Jimly menyatakan, Komisi Reformasi Polri akan langsung bekerja dengan meminta masukan berbagai pihak. Meski tidak ada tenggat waktu, komisi akan melaporkan kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto beri arahan ke Komisi Reformasi Polri

"Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan," katanya. 

Mantan Ketua MK itu mengatakan, pembentukan Komisi Reformasi Polri menunjukkan Prabowo responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat, terutama kepolisian. Bahkan, katanya, Prabowo berencana mengevaluasi dan mengkaji seluruh lembaga. 

"Beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa ialah Gerakan Nurani Bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim," paparnya. 

Jimly mengungkapkan, hasil dari kerja Komisi Reformasi Polri merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Prabowo. Tak tertutup kemungkinan, hasil kerja komisi akan berdampak pada revisi UU Polri. 

"Apanya yang perlu diubah, sistem yang harus kita perbaiki, nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan," katanya.

Pelantikan Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka pada Jumat, 7 November 2025. Tim percepatan reformasi Polri tersebut beranggotakan 10 orang.

Berikut daftar nama-nama Komisi Reformasi Polri:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie.

2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. 

3. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

4. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD.

7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

8. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

9. Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz.

10. Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.