JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa alokasi iuran dana partisipasi dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump sebagai resolusi perdamaian Gaza berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Namun Purbaya menggarisbawahi hingga kini hal tersebut belum diputuskan.

"Ya. Nanti, (anggaran tersebut) pasti selalu lewat Kemenhan," ujar Purbaya kepada awak media usai Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca juga: Gentengisasi Nasional Prabowo: Purbaya Hitung Murah, Airlangga Buka Opsi APBN

Bahkan Bendahara negara ini juga membuka peluang mengambil porsi anggaran dari lembaga lain apabila diperlukan, dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.

"Kalau tidak cukup, kami reorientasi. Yang penting kami akan jaga anggaran tetap prudent," lanjutnya.

Jika dilihat dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2026 ditetapkan Rp 187,1 triliun.

Porsi terbesar anggaran ini akan digunakan untuk modernisasi kekuatan pertahanan, mulai dari pembelian dan pemenuhan alutsista TNI lintas matra, kebutuhan non-alutsista, hingga pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025.

Dalam Perpres tersebut, anggaran Kemenhan dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun, sementara fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Diberitakan sebelumnya sejak 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Board of Peace Charter, sebagai langkah simbolis masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian bentukan Trump itu.

Adapun iuran keanggotaan yang dipatok Trump senilai 1 miliar dollar AS atau Rp 16,76 triliun, hampir Rp 17 triliun.

Alasan Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono setidaknya menyampaikan sejumlah alasan Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pertama, bergabungnya dalam Board of Peace adalah bagian dari komitmen Indonesia menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Alasan kedua adalah demi tercapainya solusi dua negara atau two state solution dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

"Khususnya di Palestina dan di Gaza," ujar Sugiono usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca juga: Purbaya Sebut Rupiah Tak Sulit Kembali ke Rp 15.000 Per Dollar AS