JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa orang-orang miskin yang kini sudah 'wisuda' masih membutuhkan bantuan kesehatan seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Marwan menekankan, meski mantan orang miskin ini sudah tidak perlu mendapat bantuan PKH, tapi mereka pasti tetap memerlukan bantuan kesehatan.

Hal tersebut Marwan sampaikan dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2026).

"Sampai di Komisi VIII ada namanya 'wisuda', Pak Ketua. Jadi orang miskin diwisuda, sudah menjadi tidak miskin lagi. Belum kaya, tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan PKH. Tapi sampai di tingkat tidak mendapatkan layanan kesehatan, menurut kami itu belum bisa. Harus ada pembedaan bantuan sosial PKH dengan bantuan kesehatan," ujar Marwan.

Baca juga: Purbaya Ungkap Akan Ada Perpres Penghapusan Tunggakkan BPJS Kelas 3 Segera Terbit

Marwan menyampaikan, seharusnya kisruh mengenai penonaktifan BPJS PBI tidak perlu diributkan. Sebab, pada dasarnya, uang untuk kepesertaan BPJS PBI tetap tersedia.

Marwan pun menekankan bahwa kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan harus direaktivasi kembali. Dengan begitu, kata dia, pemerintah dan DPR tidak akan disalahkan oleh masyarakat yang menjerit.

"Tapi melihat pertemuan kita hari ini Pak Ketua, rasanya bisa diselesaikan karena idenya ini semua dari berbagai K/L mestinya selesai ini. Nah, yang untuk sekarang yang sudah ribut dan mengeluh mereka dinonaktifkan, segera diaktifkan kembali," paparnya.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakati BPJS PBI Tetap Aktif 3 Bulan ke Depan

"Anggarannya juga ada, tidak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," sambung Marwan.