JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran. Langkah ini dirasa lebih penting dalam rangka menghadapi krisis energi dibanding harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana diusulkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia meminta agar pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan berbasis data saja dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram ini. Tapi, juga harus menerapkan mekanisme berlapis, untuk mengetahui keaslian penerimanya. Misalnya, dengan penggunaan identifikasi biometrik.

Baca juga: Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan yang dimiliki Banggar DPR, kebutuhan riil penerima subsidi sebenarnya lebih kecil dari pagu anggaran subsidi yang ada saat ini.

"Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," pungkasnya.

(rca)