Sekolah Kedinasan Dibuka, Lulus Bakal Langsung Jadi CPNS
Jakarta, CNBC Indonesia - Para calon siswa dan siswi sekolah kedinasan khusus tahun ini akan menjalani tes seleksi kompetensi dasar (SKD) supaya bisa lolos.
Biasanya, seleksi itu dilaksanakan saat lulus sekolah kedinasan, dan hendak diuji untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Suharmen menjelaskan, skema ini diubah demi menyesuaikan ketentuan undang-undang.
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, setiap CPNS harus lulus uji kompetensi dasar. Maka, pemerintah kata Suharmen, tak lagi ingin ada lulusan sekolah kedinasan yang gagal menjadi CPNS karena tak lolos SKD.
"Dulu kita pernah melaksanakan seleksi pendidikan dasar setelah mereka lulus, tapi begitu mereka lulus, tapi tidak lulus seleksi kompetensi dasar, mereka tidak bisa jadi PNS, makanya skema diubah," ucap Suharman saat konferensi pers secara virtual dari Bandung, Rabu (31/5/2023).
Dengan skema ini, maka bisa dipastikan setiap anak muda yang lolos masuk ke sekolah kedinasan pada 2023 akan menjadi CPNS setelah lulus. Sebab, tes SKD sudah diuji sejak awal saat tes masuk tes sekolah kedinasan 2023.
"Jadi setelah mereka lulus dan diwisuda tinggal instansinya mengajukan NIK mereka ke BKN," tutur Suharman.
Pelaksanaan tes SKD ini akan mulai pada 7-21 Juni 2023, setelah pendaftaran selesai dilaksanakan pada 1-30 April 2023, seleksi administrasi pada 2 April-5 Mei 2023, pembayaran formulir atau PNBP 12-20 Mei 2023 dan penjadwalan seleksi SKD sudah sejak 25-27 Mei 2023.
Tes SKD akan dilakukan dengan computer assisted test (CAT) layaknya saat tes untuk seleksi CPNS. Sekolah kedinasan yang memulai tanggal 7 diantaranya STIN-BIN, STSN-BSSN, SIPENCATAR-Kemenhub, STMKG-BMKG, STIS-BPS, dan IPDN-Kemendagri.
Adapun yang berbeda ada POLTEKIP/KIM-Kemenkumham yang memulai pada 8 Juni 2023, dan PKN STAN-Kemenkeu hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023.
Adapun yang akan diuji dalam SKD ini diantaranya Tes Karakteristik Pribadi (TKP)dengan jumlah soal 45, nilai ambang batas 156, dan nilai kumulatif tertinggi 225. Tes TKP ini tidak ada salah, namun paling tinggi 5 dan paling rendah 1.
"Ini untuk mengukur kepribadian seseorang memiliki jiwa atau pribadi sesuai UU, misal punya jiwa korsa untuk memberi pelayanan terbaik atau tidak, kemudian mereka menjadi ASN sebagai perekat," ucapnya.
Selain TKP, adalah Tes Intelegensi Umum (TIU) dengan jumlah soal 35 dengan nilai ambang batas 80 dan nilai kumulatif tertinggi 175, dengan bobot jawaban benar 5 dan salah 0 sebagaimana tidak menjawab.
Lalu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 30, nilai ambang batas 65, dan nilai kumulatif tertinggi 150 dengan nilai benar 5, salah 0, dan tidak menjawab 0.
Total keseluruhan 110 soal itu harus dijawab dalam waktu 100 menit. Jika waktu habis maka sistem tes akan menutup sendiri sehingga tidak bisa diselesaikan di luar rentang waktu yang telah ditetapkan.
"Kalau tidak bisa selesai sistem menutup soalnya yang 110. Saya pernah simulasi mulai membaca 1 soal sampai bisa jawab butuh waktu kalau tidak tebak-tebakan butuh waktu 35-45 detik 1 soal supaya bisa akomodasi 100 menit tadi," tuturnya.
Adapun total kebutuhan sekolah kedinasan pada tahun ini sebanyak 4.672 orang dari 8 instansi. Terbanyak Kementerian Keuangan 1.100, BMKG 50, Kemenkumham 525, BSSN 125, BPS 500, BIN 400, Kemenhub 1.408, dan Kemendagri 534.
Suharman mengatakan, khusus untuk sekolah kedinasan Kemendagri, yaitu IPDN jumlah formasinya turun drastis pada tahun ini dari biasanya 1.200. Ini karena arahan Presiden Joko Widodo supaya anggaran pendidikan ilmu pemerintahan juga dibagi untuk CPNS yang berasal dari umum.
"Begitu masuk pemerintah maka presiden mengingatkan mereka dibekali ilmu pemerintahan sehingga mereka ketika bergabung dengan pemerintah tidak buta pelaksanaannya," tuturnya.
Komentar
Posting Komentar