KPU Kaji Putusan MK soal Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju Pilpres
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg.inews.co.id%2Fmedia%2F600%2Ffiles%2Finews_new%2F2023%2F10%2F16%2Fanggota_kpu_idham_holik_ant.jpg)
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan kajian hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengabulkan kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres.
“Merespons informasi Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada hari ini (16/10/2023), KPU akan melakukan kajian hukum atas putusan MK tersebut,” kata Anggota KPU Idham Holik saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2023).
Idham menjelaskan, selama mengkaji amar putusan itu, KPU akan memedomani prinsip kepastian hukum sesuai dengan Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Oleh karena itu, KPU memedomani Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut, dijelaskan sifat putusan MK berlaku final dan mengikat.
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding,” ucap Idham mengutip Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011.
Adapun dalam putusan itu, MK memutuskan menambah frasa baru berkaitan dengan Pasal 169 huruf q pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada intinya, putusan itu membuat seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai capres dan cawapres asal pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah.
Editor : Rizky Agustian
Follow Berita iNews di Google News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar