Deret Negara Tolak Putusan ICC Tangkap Netanyahu, Ada Prancis-Rusia

Jakarta, CNN Indonesia

Sejumlah negara menyatakan tak akan mengikuti perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) usai merilis surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pekan lalu, ICC mengeluarkan perintah penangkapan untuk Netanyahu dan eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant karena kejahatan perang di Jalur Gaza, Palestina.

Menurut Statuta Roma, negara anggota ICC harus mematuhi perintah pengadilan termasuk soal penangkapan kepala negara.

Namun, beberapa negara menolak dan justru menyatakan ingin bekerja sama lebih erat dengan Israel.

Prancis

Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan Netanyahu memiliki kekebalan hukum karena bukan anggota ICC.

Dengan demikian, mereka beranggapan ICC tak bisa menangkap PM Israel.

"Kekebalan tersebut berlaku bagi Perdana Menteri Netanyahu dan menteri terkait lain dan harus dipertimbangkan jika ICC meminta penangkapan dan penyerahan mereka," demikian menurut Kemlu Prancis pada Rabu (27/11), dikutip Reuters.

Prancis juga menekankan akan bekerja sama lebih erat dengan Israel mengingat sejarah hubungan kedua negara ini.

Menurut Prancis kerja sama itu untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi semua orang di Timur Tengah.

Pernyataan Kemlu kali ini memperjelas posisi Prancis terkait surat perintah penangkapan ICC.

Sebelumnya, Prancis sempat mengeluarkan pernyataan pertama dan menyebut akan mematuhi perintah ICC.

Namun, sehari setelah pernyataan itu atau pada 22 November, Prancis mencatat keputusan ICC hanya bentuk formalitas tuduhan-tuduhan yang dilancarkan ke Netanyahu dan Gallant.

Pernyataan kedua muncul karena Prancis khawatir putusan ICC bisa menghambat gencatan senjata Israel dan Hizbullah.

Rusia

Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov tak banyak berkomentar soal surat perintah penangkapan ICC.

Peskov bahkan mengatakan putusan itu tak punya nilai hukum di mata Rusia. Negara ini bukan anggota ICC.

"Kami tak melihat perlu mengomentari hal ini dengan cara apapun karena putusan ini batal demi hukum bagi kami," kata dia pada pekan lalu, dikutip TASS.

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

Paraguay

Paraguay juga menyayangkan putusan ICC setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu.

"Pemerintah Republik Paraguay menyayangkan keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Paraguay, dikutip media local negara ini, Latribuna.

Paraguay juga menganggap Israel berhak "membela diri" dan menyalahkan putusan ICC.

"Keputusan ini melanggar hak sah Israel," lanjut mereka.

Putusan itu, di mata pemerintah Paraguay, membahayakan legitimasi pengadilan internasional dan melemahkan upaya perdamaian, keamanan, serta stabilitas di Timur Tengah.

Austria

Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg mengatakan putusan ICC tak bisa diterima.

"Keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant sama tak bisa dipahami sekali," kata Menlu Austria ini di X.

The #ICC decision to issue arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant is utterly incomprehensible. International Law is non negotiable and applies everywhere, at all times. But this decision is a disservice to the Court‘s credibility.
— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) November 21, 2024

Hukum Internasional, kata dia, tak dapat dinegosiasikan dan berlaku di mana saja, kapan saja.

"Namun, keputusan ini merugikan kredibilitas Pengadilan," imbuh Schallenberg.

Argentina

Anggota ICC lain, Argentina, menolak mentah-mentah keputusan ICC. Presiden Javier Milei bahkan menegaskan dia membela penuh Israel.

"Putusan itu mengabaikan hak sah Israel untuk melindungi diri terhadap serangan terus-menerus oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah," kata Milei.

Hungaria

Salah satu negara anggota ICC, Hungaria, menolak surat perintah penangkapan tersebut dan malah mengundang Netanyahu ke negara itu.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menilai keputusan ICC "salah." Dia bahkan menegaskan tak akan mematuhi keputusan tersebut.

"Hari ini, saya akan mengundang Perdana Menteri Israel, Tuan Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria," kata Orban pada Jumat (21/11), dikutip Al Jazeera.

Dia lalu berujar, "Dalam undangan itu, saya akan menjamin kepadanya bahwa jika dia datang, putusan ICC tidak akan berlaku di Hungaria. Kami tidak akan mengikuti isinya."

Orban memang memiliki hubungan yang baik dengan Netanyahu. PM Israel ini juga pernah berkunjung ke Budapest pada 2017.

Amerika Serikat

Sekutu dekat Israel sekaligus non-anggota ICC, Amerika Serikat, menentang keras surat penangkapan untuk Netanyahu.

Presiden AS Joe Biden bahkan mengatakan surat perintah itu kelewat batas.

"Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel oleh ICC sungguh keterlaluan," kata Biden dalam pernyataan resmi pada Kamis (21/11), dikutip situs resmi Gedung Putih.

Dia juga menyebut keputusan ICC sebagai hal yang tak setara. Menurut Biden, Israel tak bisa disamakan dengan Hamas.

"Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan mereka," imbuh presiden AS itu.

Presiden terpilih yang akan memimpin AS tahun depan, Donald Trump, juga dilaporkan menolak surat penangkapan tersebut.

Trump menegaskan AS akan melancarkan sanksi ke ICC jika dia resmi dilantik jadi presiden.