NU Hampir Seabad, Saat Ini Ceritanya Jauh Berbeda - Pikiran-Rakyat.com
PIKIRAN RAKYAT - Berdiri sejak 1926, ketika negara kita masih bernama Hindia Belanda, Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi kebangsaan tertua yang masih berdiri sampai hari ini.
Perjalanan yang cukup panjang tersebut mewarisi pengalaman yang sangat beragam. Pernah menjadi partai politik dan masuk 4 Besar pemenang pemilu 1955, kemudian kembali ke khitah pada 1984.
Eksistensi NU saat ini harus menghadapi tantangan yang berbeda pula. Sebagai organisasi massa yang besar, harus diakui NU tidak akan lepas dari perhatian negara.
Siapa pun yang memimpin negara ini akan berkepentingan terhadap perkembangan NU karena warga nahdliyin mencakup berbagai kalangan masyarakat.
Keputusan kembali ke khitah pada 1984 merupakan pilihan kebijakan agar organisasi ini dapat menghindar dari polarisasi politik yang sering kali sangat tajam.
Menjadi pertanyaan menarik, akan seperti apa NU ke depan serta langkahnya bagaimana. Muktamar ke-34 NU di Lampung mengambil tema Menuju Satu Abad NU: Membangun Kemandirian Warga untuk Perdamaian Dunia.
Frasa kemandirian warga patut diberi penekanan karena sangat strategis. Konfigurasi warga NU cukup lebar.
Berbasis pesantren, NU bukan hanya terdiri atas santri dan ulama yang menjadi umatnya melainkan juga kalangan warga biasa.
Bahasa agama menjadi pemersatu sehingga meski tingkatan sosialnya jomplang, semangatnya senantiasa bergandengan.
Kondisi seperti itu tentu merupakan modal sosial yang berharga. Dalam konteks seperti itu, frasa kemandirian warga layak dielaborasi dengan cermat dan sistematis.
Bukan sebatas hitungan angka melainkan yang lebih utama adalah realisasi pelaksanaannya. Kalangan elitis di lingkungan NU sudah terbiasa dengan berbagai fasilitas termasuk yang ditawarkan negara. Sementara sebagian besar warga masih menempati ranah berbeda.
Organisasi NU memang unik. Siapa pun yang terpilih sebagai ketua tidak akan lepas dari restu serta pengawasan ulama, khususnya ulama sepuh dan kharismatik yang jumlahnya cukup banyak.
Itulah sebabnya, mereka yang mencalonkan diri dalam pemilihan akan membawa serta restu ulama sebagai legalitas.
Lingkungan NU yang cenderung sufistik memang berbeda dengan partai politik yang sering kali tujuannya sebatas meraih kekuasaan.
Dalam bahasa agama, kekuasaan adalah amanah sehingga pertanggungjawabannya bukan sebatas terhadap hukum, juga terhadap Allah swt.
Dengan karakter filosofis seperti itu warga NU yang beroleh amanah untuk menjadi pemimpin, mestinya memiliki moralitas ketat. Tidak cenderung terlalu berkompromi dengan kebijakan-kebijakan politik sesaat tapi justru bersikukuh pada prinsip-prinsip yang orientasinya kemaslahatan.
Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang makin cepat merupakan kondisi yang sudah sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan saat NU didirikan.
Persaingan ideologi bisa dikatakan sudah mereda, tapi medan yang lebih sengit justru terjadi di wilayah ekonomi.
Dalam perspektif yang lebih luas, warga NU mesti memiliki kesadaran terhadap kondisi seperti itu dengan segala konsekuensinya.
Kaidah agama berpesan bahwa ekonomi mesti memiliki tujuan menyejahterakan umat, bukan justru menimbulkan kesenjangan.
Sebagian besar warga NU saat ini bisa dikategorikan sebagai masyarakat dari kalangan ekonomi lemah.
Dihubungkan dengan salah satu tema muktamar, yakni satu abad NU, kondisi warga seperti itu tentu masih memprihatinkan.
Pesantren sebenarnya memiliki etos yang sudah tertanam cukup kuat, yakni kemandirian dan solidaritas.
Kita bisa memprediksi, modal sosial seperti itu merupakan basis kekuatan yang akan menimbulkan dampak besar terhadap keberlangsungan tatanan sosial yang cakupannya lebih luas.
Jika modal sosial yang sangat tinggi nilainya tersebut belum berhasil membangun kohesi sosial yang diinginkan, tentu operasionalnya yang menjadi masalah.
Kemandirian warga sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan yang tidak sejalan dengan sistem ekonomi rente seperti yang sedang kita rasakan saat ini.
Makin tinggi kesenjangan ekonomi, jika segala sesuatu hanya ditentukan kepentingan pasar, bukan kondisi yang kita harapkan.
Sebagaimana kita saksikan dan alami, pranata sosial sudah berkembang sedemikian jauh sehingga tatanan nilai pada masa lalu sudah banyak yang ditinggalkan.
Pada masa-masa awal kemerdekaan misalnya, kebijakan politik menjadi opsi yang menentukan arah ke mana bangsa ini melangkah.
Saat ini ceritanya jauh berbeda. Kekuatan ekonomi memiliki pengaruh dan peran cukup kuat terhadap kebijakan politik. NU mesti dapat mewujudkan etos kemandirian serta solidaritas warga secara konsisten.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar