Klarifikasi Kemenkes RI soal Gaduh Biskuit Busuk di PMT untuk Cegah Stunting
Ribut-ribut soal Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kemenkes RI tak sesuai harapan, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Irma Chaniago melaporkan sejumlah produk biskuit busuk di beberapa bantuan yang diterima masyarakat. Paket PMT diketahui menjadi langkah pemerintah memberikan bantuan pangan bergizi untuk anak. Utamanya, demi mencegah stunting.
"PMT Tahun 2019 ini menurut saya PMT paling buruk, jamuran, rasanya nggak benar, kualitasnya buruk, apa sih kerja kalian? Wajar kalau Presiden bicara begitu, saya juga tahu kok," tutur Irma dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI Kamis (26/1/2023).
Presiden Joko Widodo sebelumnya mempersoalkan pemberian biskuit pada anak demi mencegah stunting. Menurutnya, langkah itu keliru lantaran anak sebaiknya diberi gizi protein hewani seperti, telur hingga ikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga bercerita, momen dirinya dimarahi profesor lantaran memberikan biskuit pada anak, sehingga pemerintah ke depan bakal fokus mensosialisasikan pentingnya makanan protein hewani pada anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurut Irma, jika PMT kemudian digantikan dengan salah satu protein hewani semacam telur, ia khawatir kualitasnya akan cepat membusuk sehingga kemudian tidak bisa dipakai.
"Bisa rakyat dikumpulin di satu tempat terus dikasih telur? Berapa kali sehari mereka dikasih telur?Terus mereka dateng ke puskesmas, mau diapain telur itu di puskesmas? Berani tanggung jawab telur itu nggak pecah? Berani tanggung jawab sampai ke masyarakat? Raskin saja busuk-busuk di bulog sana," sebut Irma.
Klarifikasi Kemenkes RI
Perkiraan Irma, Presiden Jokowi lantas tidak menyarankan pemberian biskuit lantaran temuan-temuan produk yang tidak sesuai di lapangan. Dirinya juga mempersoalkan efisiensi anggaran terkait kualitas PMT yang dituding dilakukan Kemenkes RI. Dalam kesempatan serupa, dr Maria Endang Sumiwi MPH, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) langsung mengklarifikasi.
"Jadi tentang PMT untuk pengadaan tahun 2022, saya sampaikan bahwa pemilihan kata ini tidak tepat bukan efisiensi, tapi penghematan dari harga pembelian, jadi volume atau jumlah yang kita harapkan sebetulnya terpenuhi," timpalnya.
dr Endang menyebut temuan produk rusak PMT berasal dari pengadaan di tahun 2021. Saat menerima laporan kerusakan di beberapa tempat, pihaknya langsung mengecek gudang penyimpanan PMT.
Berdasarkan penelusuran, kerusakan barang PMT tidak melampaui satu persen, secara aturan tidak bisa dilakukan pemusnahan. Karenanya, Kemenkes RI memberikan catatan kepada seluruh Dinas Kesehatan untuk mengecek ulang produk PMT yang diterima, sebelum diberikan ke masyarakat.
"Kalau ada kerusakan tidak lebih dari satu persen itu memang tidak bisa dimusnahkan, sehingga kami tetap menggunakan yang masih baik, tetapi dengan catatan kepada Dinkes, supaya tetap memeriksa terlebih dahulu sebelum diberikan kepada masyarakat karena memang sebetulnya kami mau menarik, mau dimusnahkan, tapi karena tidak lebih dari satu persen yang rusak, secara aturan itu tidak bisa dijustifikasi untuk pemusnahan," lanjut dia.
Endang memohon maaf atas pengadaan PMT di 2021 dengan beberapa kualitas yang buruk saat diterima warga. Namun, pihaknya memastikan pengadaan PMT di 2022 berbeda dari sebelumnya.
"Kemudian untuk PMT yang rusak, kami mohon maaf, ini pengadaan PMT tahun 2021 jadi ada PMT 2021 yang dikirimkan kepada daerah, dan PMT 2022 ini yang diadakan oleh PBJ. Jadi PBJ baru mulai mengadakan tahun 2022, jadi PMT yang kita punya sebagai stok 2022 awal itu adalah PMT pengadaan 2021 yang diadakan melalui e-catalogue, jadi 2021 pengadaan PMT tersebut adalah melalui e catalogue," sebut dia.
Simak Video "Stunting di Indonesia Kini Turun Menjadi 21,6%"
(naf/suc)
Komentar
Posting Komentar