Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Halaman all - Kompas

 

Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Halaman all - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.

Pemangkasan anggaran di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Baca juga: Anggaran Cek Kesehatan Gratis Bakal Dipangkas jika Sepi Peminat

Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.

Bukan Pemerasan, Kasus AKBP Bintoro Disebut Dugaan Penyuapan

Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah pelayanan kesehatan terdampak?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.

Baca juga: Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025, Ini Mekanismenya

"Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut," ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.

"Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut," katanya.

Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Beasiswa Kemenkeu Batal hingga BP Haji "Terancam" Tak Mampu Bayar Pegawai...

Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.

Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.

"Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai)," imbuh dia.

Baca juga: Anggaran akan Dipotong Rp 22,5 Triliun, Kemdiktisaintek Coba Pertahankan Program Beasiswa

Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.

"Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan," ucap Budi.

Apa Itu Cek Pemeriksaan Kesehatan Gratis?

Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.

Baca juga: ASN Minta Efisiensi Anggaran Tak Utak-atik Penghasilan dan Fasilitas Pegawai

Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.

"Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD," papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.

Baca juga: Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025, Ini Mekanismenya

"Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya," kata dia.

Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.

Baca juga: [POPULER MONEY] Anggaran Kemenaker Dipangkas 57 Persen, Tinggal Rp 2 Triliun | Bahlil Pastikan Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Bukan Perintah Prabowo

Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.

Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.

Baca juga: Tunggu Diresmikan Prabowo, Program Cek Kesehatan Gratis di Bali Belum Jalan

Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.

Program yang tingkat kepuasannya tinggi

Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.

Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.

Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.

Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.

Baca juga: Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Jayapura Dimulai 11 Februari, Kick Off di Puskesmas Sentani

Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.

Adapun program Asta Cita Prabowo-Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.

Baca juga: Kala Menteri PU Berkelakar Anggaran IKN untuk Makan Siang...

Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu," kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya 

Artikel populer - Google Berita