Malaysia Bingung Bisakah PBB Tetep Bayar Pengerahan Pasukan dan Runpur Saat PT Pindad Indonesia Masih Enteng Kirim Anoa & Pandur - Zona Jakarta
ZONAJAKARTA.COM- Tidak cuma bekerja sama membuat Pandur II 8x8 bersama Excelibur Army, PT Pindad produsen panser Anoa telah menyelenggarakan Pelatihan Pengoperasian Kendaraan Tempur Pandur 8x8 bagi personel Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI).
Dikutip Zonajakarta.com dari unggahan akun Instagram PT Pindad pada 19 Maret 2025, pelatihan operasional Pandur II ini dilakukan guna meningkatkan kompetensi dalam pengoperasian hingga pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur.
"Pelatihan ini berlangsung dalam dua gelombang, yaitu 12-14 Maret dan 17-19 Maret 2025, di Gedung Divisi Kendaraan Khusus PT Pindad, Bandung.
Kegiatan penutupan pelatihan dihadiri oleh Komandan PMPP TNI, Mayjen TNI Taufik Budi Santoso; Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa; beserta Jajaran Direksi PT Pindad.
Peserta pelatihan ini berjumlah 80 personel yang terbagi dalam dua gelombang.
Materi pelatihan mencakup dasar pengoperasian kendaraan, pemeliharaan dan perawatan, penggunaan alat komunikasi, serta pengoperasian turret ranpur.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Komandan PMPP TNI, Mayjen TNI Taufik Budi Santoso menyampaikan pelaksanaan pelatihan pengoperasian kendaraan tempur Pandur 8x8 penting untuk peningkatan kemampuan dan wawasan personil sebelum terjun langsung di medan operasi nanti," jelas unggahan akun Instagram PT Pindad.
Sementara itu, dikutip Zonajakarta.com dari unggahan akun Instagram PMPP TNI pada 19 Maret 2025, prajurit yang digembleng PT Pindad cara penggunaan Pandur II 8x8 merupakan pasukan penjaga perdamaian Peacekeeper Satgas UNIFIL yang akan diterjunkan ke Lebanon pada tahun 2025.
"Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso, S.Hub.Int., M.H.I. bersama dg Dirut Pindad menutup pelaksanaan Pelatihan Operator Pandur 8x8, bertempat di PT. Pindad Bandung (19/03/2025).
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari Peserta PDT Satgas UNIFIL 2025 sejumlah 80 peserta, mereka melaksanakan pelatihan selama 3 hari terbagi 2 Gelombang, Gel I Mulai tgl 15 s.d 18 kemudian Gel II TMT 17 s.d. 19 Maret 2025.
Materi yang mereka pelajari selama kegiatan pelatihan meliputi Dasar pengoperasian kendaraan, Pemeliharaan dan perawatan, Penggunaan alat komunikasi, serta Pengoperasian Turret Ranpur Infanteri 8x8.
Komandan PMPP TNI berharap dengan adanya pelatihan ini maka Prajurit yang akan diberangkatkan ke daerah misi Lebanon sudah siap untuk mengawaki Ranpur Pandur tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas mereka dalam menjaga perdamaian di Lebanon.
Baca Juga:
Direncanakan Ranpur Pandur 8x8 buatan PT. Pindad akan dikirim ke daerah misi Lebanon sebanyak 18 Unit," jelas akun Instagram Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.
Dikutip Zonajakarta.com dari Antara edisi 19 Maret 2025, PT Pindad secara resmi akan mengirimkan 18 kendaraan tempur Pandur dan 12 unit Anoa sebagai bagian dari peremajaan kendaraan tempur untuk misi perdamaian Indonesia di Lebanon.
"Pengiriman ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pasukan Indonesia dalam menjalankan mandat United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) serta meningkatkan perlindungan bagi prajurit yang bertugas," jelas Antara.
Beda sikap dengan Indonesia yang masih optimis mengirimkan ranpur PT Pindad ke misi UNIFIL PBB, Malaysia justru dibuat bimbang dengan operasional misi perdamanan Perserikatan Bangsa-bangsa di Lebanon.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari Malaysia Defence edisi 8 April 2025, lewat artikel berjudul "Akankah Ada UNIFIL Tahun Depan" media Malaysia itu mengungkap kemungkinan kesulitan pengerahan ranpur tahun depan.
"Dalam dua posting sebelumnya tentang Malaysia Defence, kami menulis bahwa Angkatan Bersenjata diharapkan mengirimkan gelombang pertama Kendaraan Taktis Ringan Mobilitas Tinggi (HMLTV) ke unit Malaysia yang beroperasi di bawah Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) paling cepat pada pertengahan tahun depan.
Baca Juga:
Bagaimana jika kita menyelesaikan kontrak HMLTV dan produsennya menyiapkannya untuk pengiriman dan tiba-tiba Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan tidak ada lagi UNIFIL karena anggaran pemeliharaan perdamaian (PKO) telah dipotong?.
Haruskah kita melanjutkan operasi dengan negara-negara yang memiliki pemikiran yang sama dan mendanai operasi dari anggaran kita sendiri?," jelas Malaysia Defence
Kebimbangan ini muncul karena media Malaysia itu menuding kemungkinan PBB membatalkan misi penjaga perdamaiannya cukup tinggi karena pemerintahan Trump saat ini sedang meninjau kembali komitmen keuangannya kepada badan dunia tersebut.
"Sejak Januari, pemerintahan tersebut telah memangkas program pembangunan dan bantuan luar negeri, yang sebelumnya didukung oleh kontrak multitahun, telah dikurangi hingga 92 persen, atau pemotongan sebesar $54 miliar.
Kini, pemerintahan tersebut telah memulai perang dagang dengan mengenakan tarif sepihak kepada sebagian besar negara di dunia," jelas media Malaysia itu.
Padahal anggaran UNIFIL untuk periode 2024-2025 adalah $591 juta.
"Jika AS memangkas komitmennya terhadap UNPKO, hal itu akan menghancurkan seluruh operasinya dan bukan hanya UNIFIL.
Baca Juga:
Perlu dicatat bahwa pasukan penjaga perdamaian Malaysia di UNPKO tetap menerima semua gaji dan tunjangan lainnya dan di atas itu akan menerima kompensasi bulanan sebesar $1.428 per prajurit atau sekitar RM6.400.
PBB juga mengganti rugi pemerintah atas penyediaan peralatan, personel, dan layanan pendukung untuk ikut serta dalam PKO," jelas Malaysia Defence.
Dengan Indonesia dan Malaysia sebagai pengirim pasukan terbesar, personel UNIFIL yang dikerahkan hingga Januari tahun ini tercatat berjumlah 788.206 perwira dan 9.631 tentara.
"Indonesia memiliki kontingen terbesar dengan 1.252 personel, diikuti Malaysia di urutan keenam dengan 831 personel.
Sebanyak 19 personel lainnya dengan Malbatt 850-12 berasal dari Brunei.
Bagaimana menurut Anda, haruskah kami tetap tinggal di Lebanon jika PBB tidak lagi mengganti biaya kami?.
Perlu dicatat bahwa selain biaya, tanpa UNIFIL, pasukan asing di Lebanon akan berada dalam posisi yang lebih berbahaya karena mereka tidak lagi memiliki perlindungan PBB dari tindakan pihak yang bertikai," jelas Malaysia Defence.
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar