Skip to main content
728

Pemerintah Diminta Tidak Impor 'Food Tray' untuk MBG - Halaman all - TribunNews

 

Pemerintah Diminta Tidak Impor 'Food Tray' untuk MBG - Halaman all - TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta konsisten terhadap narasi besar Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional.

Hal ini ditegaskan ekonom konstitusi Defiyan Cori menyikapi kabar yang menyebut adanya rencana pembukaan keran impor ompreng atau food tray stainless steel SUS 304 untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jangan cuma lantang bicara berdikari di podium, tapi ketika menghadapi pengadaan nampan makan untuk anak sekolah saja langsung menyerah ke barang impor. Ini inkonsistensi yang sangat memprihatinkan,” ujar Defiyan dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).

Cermin Kemalasan Struktural

Menurutnya, pengadaan kebutuhan dasar seperti ompreng seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan industri dalam negeri, bukan malah memperkuat ketergantungan pada produk asing, apalagi dari China.

Ia menyebut langkah membuka kran impor sebagai cermin dari kemalasan struktural dalam membangun basis produksi nasional.

“Ini bukan soal nampan semata, tapi soal harga diri bangsa. Kalau untuk sekadar alat makan saja negara menyerah, bagaimana kita bisa bicara hilirisasi, substitusi impor, atau industrialisasi?” katanya.

Defiyan juga menyinggung pernyataan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, yang diwartakan sejumlah media (24 April 2025).

Saat itu, Setia dengan tegas mengatakan, industri nasional telah diberi peluang memproduksi food tray, dan beberapa pelaku usaha dalam negeri menyatakan siap memenuhi permintaan tersebut.

"Kami telah membuka peluang bagi pelaku industri nasional, termasuk yang selama ini memproduksi alat masak stainless steel seperti panci, wajan, dan lainnya untuk bisa memproduksi food tray atau ompreng. Pemerintah sangat mendukung agar kebutuhan itu bisa dipenuhi dari dalam negeri,” kata Setia.

Namun, kata Defiyan, fakta bahwa pemerintah justru mempertimbangkan opsi impor, menunjukkan ada tarik-menarik kepentingan yang berpotensi melemahkan komitmen terhadap pemberdayaan industri nasional. 

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain di balik layar, memanfaatkan celah proyek negara untuk kepentingan dagang jangka pendek,” ujarnya.

Semangat Gerakkan Ekonomi Lokal

Defiyan mengingatkan, semangat program MBG adalah menyehatkan rakyat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal—bukan menjadi pasar konsumtif bagi produk luar.

“Kalau alat makannya saja buatan China, lalu apakah ayam, telur, dan beras nanti juga menyusul impor semua? Ini harus diluruskan.”

Dikonfirmasi terkait kabar santer yang menyebut rencana dibukanya keran impor food tray untuk program MBG, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hanya menjawab pendek lewat pesan WA, Jumat (20/6), “Saya akan cek dulu, ya.”

Sekadar catatan, Dadan sebelumnya mengaku telah meminta jajarannya untuk mencari pemasok food tray menu MBG lokal. Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi riuh temuan nampan impor asal China.

Dadan Hindayana menegaskan, ribuan data yang menyebut food tray impor masih digunakan sebenarnya sudah tidak ada. Kalau pun masih ditemukan, kata dia, berarti terjadi pelanggaran di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak menjalankan SOP yang telah ditetapkan. 

Ekonomi baru

Program MBG dirancang oleh Prabowo dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, kemudian menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan juga menggerakan ekonomi rakyat Indonesia.

"Selain mencerdaskan anak-anak Indonesia untuk ke depannya, program MBG ini juga harus menggerakan ekonomi baru," kata Profesor Tumiran, Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM) dikutip dari Kontan, Jumat (23/5/2025).

Menurut Tumiran, sarana untuk masak dan penyajian makanan program MBG belum tersedia dengan baik. Oleh karena itu, sarana masak dan penyajian makanan tersebut harus didorong untuk produksi di dalam negeri agar industri dan perekonomian Indonesia tumbuh.

"Jangan sampai, nanti kita bergerak dan menghabiskan dana APBN, tapi malah kita minta tolong dan membayar industri negara lain," ucap dia.

"Jadi, semua kementerian terkait, misalkan dalam program MBG, Kementerian Kesehatan betul-betul mengurusi masalah gizi, sementara Kementerian Perindustrian mendorong bagaimana menggerakan UMKM dan indsutri juga dapat mendukung program MBG," imbuhnya.

Tumiran menambahkan, agar penyaluran makan bergizi gratis lancar didukung saran dan prasana, kesiapannya aka baiknya diperhatikan khususnya kementerian terkait untuk mendorong industri dalam negeri.

"Industri yang sudah ada, ditopang untuk diperkuat, dan yang belum ada didorong untuk tumbuh. Sehingga, itu akan menggerakan sektor hilir, mulai dari baja, stainless steel, alat pencetak, karton, hingga plastik, dan itu akan menggerakan sirkuler ekonomi domestik," ungkapnya.

Posting Komentar

0 Komentar

728