TRIBUN-BALI.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengungkapkan jika Rusia harus dikeluarkan dari anggota Ekonomi Utama G20.
Hal tersebut pun telah dibahas Biden selama pertemuannya dengan para pemimpin dunia di Brussels pada Kamis, 24 Maret 2022.
“Jawaban saya adalah ya, tergantung pada G20,” kata Biden, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut dikutip Tribun-Bali.com dari Reuters pada Jumat, 25 Maret 2022.
Biden juga mengatakan jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan penghapusan Rusia, maka dalam pandangannya, Ukraina harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Indonesia Tetap Undang Vladimir Putin ke G20
Dilansir Tribun-Bali.com dari Straits Times lewat Kontan.co.id pada Jumat, 25 Maret 2022, Indonesia yang memegang jabatan kepresidenan Kelompok 20 (G-20) bergilir, mengatakan tidak akan menutup acara G20 terhadap Rusia, meskipun berada di bawah tekanan dari beberapa negara anggota untuk mengecualikan Moskow karena perang di Ukraina.
"Jakarta akan memimpin pengelompokan tahun ini sejalan dengan kepresidenan sebelumnya", jelas co-sherpa G-20 Indonesia Dian Triansyah Djani mengatakan pada Kamis, 24 Maret 2022.
Dia menambahkan, "Setiap organisasi memiliki aturan prosedur, preseden, dan tata kramanya sendiri untuk membahas masalah,".
Dian mengatakan, posisi Indonesia saat ini cukup jelas dan Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 berdasarkan apa yang telah dilakukan di presidensi sebelumnya.
Saat ditanya mengenai mengapa Indonesia mengundang Rusia ke KTT pada bulan November, Dian mengatakan, "Ini adalah tugas semua Presidensi G-20 untuk mengundang semua anggotanya. Kami akan terus menjalankan tugas kami seperti presidensi sebelumnya,"
Pakar UGM: Indonesia Berpeluang Jadi Penengah Antara Rusia dan Ukraina
Pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riza Noer Arfani, menilai Indonesia sebagai ketua G20 berpeluang menjadi juru runding penyelesaian krisis Rusia-Ukraina.
"Ini sekaligus saatnya menunjukkan secara nyata prinsip politik bebas aktif kita, apalagi dalam pembukaan UUD 1945 kita berkomitmen menjaga perdamaian dan ketertiban dunia," kata Riza dikutip Tribun-Bali.com dari KOMPAS.TV pada Jumat, 25 Maret 2022.
Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo di Twitter yang meminta peperangan dihentikan, masih memerlukan sikap berkelanjutan dengan mempertemukan negara-negara yang berkonflik dalam meja perundingan.
Menurut dia, Indonesia sebagai ketua G20 periode ini bisa mengajak Turki, China, dan Rusia untuk duduk bersama membahas progres perbaikan ekonomi jika konflik itu berlarut-larut.
Arfani mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan dengan China atau Rusia untuk mengupayakan gencatan senjata dan mendudukan keduanya di meja perundingan.
"Jika perlu menggandeng India yang akan memegang keketuaan G20 berikutnya setelah Indonesia atau Brazil sebagai ketua berikut G20 setelah India, jadi diperlukan langkah-langkah luar biasa untuk diplomatik," ujar dia.
Menurut dia, jika konflik berlarut-larut maka kondisi geopolitik dan geoekonomi secara global bisa terdampak cukup serius, termasuk dampaknya bagi negara-negara di Asia Tenggara.
"Dari sisi geopolitik persaingan negara-negara barat dengan Rusia akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Selama ini kita melihat Rusia sebagai pewaris negara adikuasa Uni Sovyet. Mereka nampaknya menginginkan status itu tetap ada," kata dia.
Meski tidak secara langsung, kata dia, konflik itu bisa berdampak pada perekonomian Indonesia karena suplai bahan makanan terutama gandum masih bergantung pada kedua negara yang tengah berkonflik.
(*)
Komentar
Posting Komentar