HET Beras Berpotensi Picu Kelangkaan
JAKARTA — Ombudsman meminta pemerintah mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) beras. Permintaan tersebut karena kebijakan HET beras sejuah ini tak efektif meredam kenaikan harga, bahkan dikhawatirkan bisa memiccu kelangkaan pasokan beras.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, berdasarkan tren harga yang dicatat oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, harga beras premium tetap berada di atas HET sejak November 2022 hingga saat ini. Begitu pula harga beras medium yang stabil tinggi melampaui HET sejak Januari 2022 lalu.
“Ada alternatif kebijakan, Badan Pangan sementara mencabut HET beras premium dan medium untuk optimalisasi pasokan beras di pasar,” kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Adapun dasar usulan pencabutan HET tersebut, menurut Yeka, berkaca pada kasus minyak goreng tahun 2022 lalu yang justru langka saat pemerintah menerapkan kebijakan satu harga saat tren harga tengah naik. Pihaknya tak ingin kejadian serupa terjadi pada komoditas beras yang amat strategis bagi masyarakat.
“Ketika harga minyak goreng dipatok Rp 14 ribu per liter, apa yang terjadi? Langka. Sekarang di pasar supermarket itu sudah mulai ada pembatasan pembelian beras. Ini jangan sampai terjadi,” katanya menambahkan.
Peraturan HET beras diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023. Sebagai contoh, sejak Maret 2023 HET beras premium di wilayah Jawa diatur maksimal Rp 13.900 per kg atau naik dari sebelumnya Rp 12.800 per kg. Adapun HET beras medium juga naik dari Rp 9.450 per kg menjadi Rp 10.900 per kg.
Yeka menuturkan, kenaikan HET itu dilakukan menyusul tren harga pasar yang meningkat. Namun, yang terjadi rata-rata harga beras di pasar justru terus mengalami kenaikan hingga melampaui HET yang sudah lebih tinggi.
Harga beras premium pada September 2023 tercatat mengalami kenaikan 14,34 persedigelon-15,26 persen bila dibandingkan September 2022. Begitu pula beras medium yang naik 15,25 persen-20,15 persen. “Artinya, memang kebijakan ini tidak efektif meredam harga beras,” ujarnya.
Selain pencabutan HET, ia meminta Badan Pangan Nasional dapat membuat HET gabah di tingkat penggilingan. Pasalnya, harus diakui kenaikan harga beras saat ini imbas dari tingginya harga gabah. Kenaikan harga gabah pun dipicu banyak faktor, seperti masalah cuaca ekstrem El Nino, luasan lahan pertanian yang turun, hingga berkurangnya pasokan gabah dari petani.
Sementara, pemerintah menetapkan HET di tingkat hilir, pengaturan di level hulu justru tidak dilakukan. Acuan harga gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan saat ini sebesar Rp 5.000 per kg, Yeka melanjutkan, bukan HET melainkan aturan bagi Bulog dalam melakukan penyerapan produksi petani.
Kondisi riil menunjukkan, rerata harga gabah bahkan jauh di atas acuan. Harga gabah di sejumlah wilayah bahkan tembus hingga Rp 7.500 per kg.
“Di sini tidak ada instrumen, kalau di beras ada HET, di gabah tidak ada. Itu bukan instrumen. Itu sinyal saja bagi Bulog. Harga gabah tidak terkontrol karena tidak ada pengaturan gabah,” ujar dia.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog sedang gencar menggelontorkan beras cadangan pemerintah untuk stabilisasi harga. Beras digelontorkan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan dan melalui operasi pasar ke toko retail, konsumen, hingga pasar induk.
Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkfili Rasyid meminta Perum Bulog lebih masif menggelontorkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar-pasar.
“Langkah yang tepat itu ya gelontorkan beras sebanyak mungkin. Orang minta 10 kasih 20, minta 100 kasih 200,” kata Zulkifli.
Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu langkah tepat untuk menjaga harga beras di pasaran tetap stabil.
Salah satu pedagang bernama Arianto menyebutkan, harga beras jenis medium per Senin di Pasar Induk Beras Cipinang menyentuh kisaran Rp 12.800–Rp 13.000.
“(Harga beras) masih belum stabil, terutama yang jenis medium. Kisarannya Rp 12.800 sampai Rp 13.000,” ujar Arianto.
Pada pekan lalu, kata dia, harga beras jenis tersebut bahkan sempat mencapai Rp 13.500. Hal senada diungkapkan pula oleh dua pedagang lainnya, yaitu Ardi dan Waluyo.
Pada akhir pekan lalu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan beras SPHP masuk ke gudang food station di Pasar Induk Beras Cipinang. Keberadaan beras SPHP itu merupakan salah satu upaya dari Bapanas untuk meredam gejolak harga.
“Hari ini (18/9) kita pastikan beras SPHP dari Perum Bulog 500 ton masuk ke gudang food station, kemudian 1.500 ton sampai sore ini juga akan masuk ke gudang food station, jadi hari ini akan terdistribusikan hingga 2.000 ton,” kata Arief.
Meskipun begitu, sejumlah pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang menyebutkan bahwa mereka belum menerima beras-beras tersebut. “Belum ada. Mungkin memang belum sampai ke pedagang-pedagang di belakang ini,” kata pedagang bernama Ardi.
Komentar
Posting Komentar