Pagu Anggaran Kemendikbudristek 2024 Rp97,7 Triliun, Begini Rinciannya - www.indopos

 

Pagu Anggaran Kemendikbudristek 2024 Rp97,7 Triliun, Begini Rinciannya - www.indopos.co.id

Raker Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI Foto: Nasuha/ INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun anggaran 2024 sebesar Rp97.701.768.771.000.

Di antara dana tersebut terdapat anggaran sebesar Rp68.466.463.999.000 yang digunakan untuk membiayai pendanaan wajib sebesar Rp45,02 triliun dan pembiayaan program prioritas lainnya sebesar Rp23,44 triliun.

BAZNAS Siap Kirim Tim Kemanusiaan dan Bantuan untuk Korban Gempa Maroko

Pendanaan wajib sebesar Rp45,02 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 18,5 juta siswa dengan nilai anggaran Rp13,4 triliun, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menyasar 964.946 mahasiswa dengan nilai anggaran Rp13,9 triliun.

Lalu, aneka tunjangan guru nonPNS yang menyasar 343.118 guru dengan nilai anggaran Rp8 triliun, tunjangan profesi dosen dan guru bantu nonPNS yang menyasar 67.082 orang dengan nilai anggaran Rp2,2 triliun, bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang menyasar 125 lembaga dengan nilai anggaran Rp7,2 triliun.

Berikutnya, untuk program prioritas lainnya yakni sebesar Rp23,44 triliun mencakup biaya pengembangan untuk Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola.

“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai program layanan pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran,” Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan, Sabtu (9/9/2023).

Ia menyebut, sejumlah kebijakan Kemendikbudristek di antaranya peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Lalu, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

Dan, peningkatan pendidikan tinggi, ristek dan teknologi serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi. “Kebijakan lainnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan,” ungkap Nadiem.(nas)

Baca Juga