NU dan KPU Teken Nota Kesepahaman Pendidikan Pemilu 2024
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F10%2F1696552807-2743x1492.webp)
Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait sosialisasi pendidikan pemilihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota 2024. Acara tersebut berlangsung di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Jumat (13/10/2023). Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat persiapan Pemilu 2024.
"Hari ini, kami telah secara resmi mencapai kesepakatan dengan KPU, sehingga sinergi antara upaya yang dilakukan oleh NU dengan agenda KPU dapat lebih dikuatkan," kata Ketua PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, setelah penandatanganan MOU dengan KPU di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).
Gus Yahya mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU hari ini telah menjadi salah satu topik utama komunikasi antara pengurus NU dengan warga NU dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, kepentingan politik Indonesia adalah sumber dari keselamatan bangsa dan negara Indonesia.
"Jadi, apa pun yang dipikirkan oleh NU harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara. Langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada perundang-undangan bangsa dan negara," katanya.
Gus Yahya juga menyatakan bahwa terjaminnya pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan salah satu tanggung jawab NU yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, arti keselamatan bagi NU adalah terwujudnya sistem politik yang kuat, tidak terhenti atau mundur ke belakang.
"Demokrasi yang didasarkan pada prinsip syariat adalah kunci keberhasilan NKRI menurut NU, dan oleh karena itu, semua anggota NU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa NKRI memenuhi janji-janjinya kepada seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.
Gus Yahya menyatakan bahwa bersama dengan para pemangku kepentingan politik, aktor politik, dan partai politik, ia yakin bahwa sistem politik dan pemilu Indonesia di masa depan akan menuju kemajuan dan keberhasilan tanpa mundur ke belakang.
"Pemilu adalah titik balik dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan sistem pemilu, sehingga kita akan bekerja keras, baik dalam proses legislatif maupun di KPU," katanya.
Selanjutnya, Yahya menyatakan bahwa diperlukan kegiatan sosialisasi mengenai sistem politik untuk membangun pemahaman positif di kalangan masyarakat.
"Agar mereka dapat memahami sistem pemilihan dan sebagainya," katanya.
Sebagai penutup, ia berharap bahwa acara hari ini dapat menjamin kinerja yang baik dari NU, KPU, hingga Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di masa depan.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari, menyatakan penandatanganan MoU hari ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan demokrasi dan Pemilu 2024 mendatang.
"NU, baik sebagai jamaah maupun jami'ah, memberikan kontribusi besar dalam penanganan demokrasi, khususnya dalam pemilu tahun 2024," katanya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar NU dapat membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten dan kota. Terlebih lagi, lanjut Hasyim, NU sebagai salah satu organisasi dengan basis Islam yang kuat. KPU yakin pesan dari MoU ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan akan mencapai kesuksesan dalam menjalankan Pemilu 2024.
Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman ini, hadir Ketua KPU Hasyim Asy'ari, beserta jajaran pimpinan KPU, dan perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Acara yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan jingle KPU. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU terkait sosialisasi pendidikan pemilihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan pidato dari ketua PBNU dan Ketua kPU.
Komentar
Posting Komentar