Pemerintah Dorong Peran Pengusaha untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Penulis: Arnoldus Kristianus | Editor: TCE
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mendorong peran kalangan pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah gejolak perekonomian global yang terjadi pemerintah akan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri khususnya yang terkait dengan investasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 bisa mencapai 5,2%.
“Menurut saya yang paling penting adalah konsisten dalam langkah, bergerak secara berkelanjutan dan bekerja sinergis antara pemerintah dan swasta. Kita harus konsisten menarik investasi baik investasi di dalam maupun dari luar negeri, investasi dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil,” ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
BERITASATU WA CHANNEL
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Pemerintah menargetkan realisasi investasi bisa mencapai Rp 1.650 triliun pada 2024. Upaya menggenjot realisasi investasi dilakukan dengan fokus pada hilirisasi komoditas ekspor. Ikhtiar meningkatkan nilai tambah ekspor tidak terbatas pada komoditas tambang, tetapi merambah ke komoditas pangan bahkan digital.
“Kita harus fokus investasi yang memberikan nilai tambah kepada negara kita, investasi hilirisasi di semua sektor unggulan baik mineral pertanian perikanan, dan perkebunan. Bahkan penguatan ekonomi digital, penguatan ekonomi hijau dan penguatan ekonomi biru,” tutur Jokowi.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 berada dalam rentang 4,80% (Year on Year/YoY) hingga 5,20% (YoY).
Dengan mempertimbangkan kondisi proses peralihan kepemimpinan nasional di tahun depan, investasi asing belum dapat diharapkan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi karena investor cenderung wait and see untuk melakukan keputusan investasi di tahun politik.
Meski pemerintah terus memacu investasi dalam beberapa tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja justru turun signifikan dengan kecenderungan penyusutan daya serap tenaga kerja yang tinggal seperempat dalam sembilan tahun terakhir.
Selain itu, di tengah meningkatnya investasi padat modal yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi pencari kerja dengan keterampilan rendah.
“Apindo juga menilai tantangan lain adalah perihal sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) masih menyulitkan dan belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen dari kementerian dan lembaga terkait, minimnya sinergi platform teknologi informasi, ketidaksiapan sumber daya manusia dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Shinta.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan hilirisasi agar dapat mencapai target realisasi investasi 2024.
“Dari target Rp 1.650 triliun ini akan saya fokuskan minimal 30% ini akan didorong pada hilirisasi. Kenapa 30%? saya ingin menciptakan investasi berkualitas karena hilirisasi ini sebenarnya nilai tambah. Kalau Indonesia ingin maju maka hilirisasi harus dilanjutkan,” ungkap Bahlil.
Dengan upaya hilirisasi pemerintah berupaya untuk menghadirkan investasi berkualitas yang dapat menambah penciptaan lapangan pekerjaan. “Industri ini jangan dianggap besar-besar semua. Orang bisa membangun hilirisasi dengan modal Rp 50 miliar tergantung pada sektor mana. Jadi masuk di sektor perkebunan ini namanya hilirisasi sektor UMKM,” tutur Bahlil.
0 Komentar