38 Negara Setuju Indonesia Masuk OECD, Jokowi Sebut Lompatan Jadi Negara Maju - News Liputan6

 38 Negara Setuju Indonesia Masuk OECD, Jokowi Sebut Lompatan Jadi Negara Maju - News Liputan6.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut baik keputusan 38 negara menerima Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

diperbarui 14 Mei 2024, 13:04 WIB

Diterbitkan 14 Mei 2024, 13:04 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut baik keputusan 38 negara menerima Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurut dia, masuknya Indonesia ke organisasi negara maju akan memudahkan akses investasi.

"Pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimannya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini penting sekali karena ini organisasi untuk megara maju," kata Jokowi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (14/5/2024).

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita," sambungnya.

Dia menyebut keanggotaan di OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia, khususnya untuk keluar dari negara pendapatan menengah atau middle income trap. Dengan begitu, Indonesia bisa melompat menjadi negara maju.

"OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita terutama agar kita tak terjebak ke dalam middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti," tutur dia.

"Dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," imbuh Jokowi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Airlangga Mewakili Indonesia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia berbicara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Anggota OECD di Paris, Prancis.

Airlangga menuturkan, menjadi sebuah kebanggaan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama menyampaikan pandangannya di organisasi multilateral OECD ini.

Menko Perekonomian mengatakan, Indonesia menyampaikan tiga isu penting dalam pidatonya di depan seluruh menteri negara anggota OECD. Pertama terkait sustainable agenda atau pembangunan berkelanjutan.

"Kita bicara terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dan juga terkait dengan program-program Indonesia yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan transisi energi, dan terkait dengan capaian indonesia kedepan untuk membangun ekonomi yang ramah terhadap lingkungan," tutur Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (4/5/2024).

Isu kedua yang dikemukakan Indonesia di hadapan para anggota OECD yakni, pandangan Indonesia terkait dengan Artificial Inteligence (AI) atau kecerdasan buatan. Airlangga mengaku Indonesia diminta pandangannya terkait AI oleh OECD. Dalam pandangannya, Indonesia menegaskan perlunya AI yang bertanggungjawab dan mendukung Hiroshima Initiatif yang dilakukan Pemerintah Jepang.

"Kita melihat OECD akan segera membuat regulasi terkait AI, dan juga mitigasi terhadap dampaknya, baik terhadap publik, pemerintah, maupun stakeholders," ujar Airlangga.

Isu Ketiga

Isu Ketiga

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, isu ketiga yang disampaikan Indonesia di depan negara-negara anggota OECD yakni terkait freeflow data dengan trust. Terkait isu ini, OECD meminta Indonesia menyampaikan tanggapan pertama soal apa yang sudah dilakukan Indonesia dan ASEAN.

Airlangga mengatakan, dalam pidatonya, pimpinan sidang OECD yang juga Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono menyebut OECD harus belajar dari Indonesia dan Jepang terkait dengan isu ini.

"ASEAN sudah maju selangkah lebih depan, dengan digital framework agreement yang sudah di-launch oleh Indonesia. Dan di dalam itu termasuk interoperability daripada data, kemudian, cross borders data dengan trustworthy, dan yang ketiga bahkan kita sudah move beyond dengan data tersebut. Sudah melakukan local currency seatlement dengan payment sistem di lima negara ASEAN. Dan dari situ mereka ingin belajar dari negara-negara ASEAN," tegas Menko Airlangga.

Infografis Prosesi dan Perkemahan Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Baca Juga