Komitmen Erick Thohir Bersihkan Pengelolaan Dana Pensiun BUMN untuk Kesejahteraan Pensiunan

Komitmen Erick Thohir Bersihkan Pengelolaan Dana Pensiun BUMN untuk Kesejahteraan Pensiunan - Oke Flores

OKE FLORES.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir, kembali menunjukkan tekadnya dalam mengatasi masalah pengelolaan dana pensiun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam wawancara eksklusif bersama Metro TV, Erick menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan semata untuk menangkap oknum yang terlibat, tetapi juga untuk membangun sistem pengelolaan dana pensiun yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

"Ini bukan soal politik atau sekadar pencitraan. Ini amanah, tanggung jawab, dan komitmen saya untuk memastikan bahwa pensiunan BUMN mendapatkan hak mereka," ujar Erick dengan tegas.

Ia menyampaikan bahwa banyak pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun, namun harus menghadapi kenyataan pahit akibat penyelewengan dana pensiun yang merugikan mereka.

Langkah Serius dalam Penanganan Kasus Korupsi

Masalah besar dalam pengelolaan dana pensiun BUMN mulai mencuat ketika Erick pertama kali menjabat sebagai Menteri BUMN.

Ia segera melaporkan kepada Presiden Joko Widodo adanya mega korupsi di Jiwasraya dan Asabri yang telah menggerogoti dana pensiun masyarakat.

Respons cepat Presiden Jokowi mengarahkan Jaksa Agung untuk segera menyelidiki kasus tersebut, yang menandai dimulainya restrukturisasi besar-besaran.

"Bayangkan, uang pensiunan saja dirampok. Jika ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap BUMN bisa hancur," ungkap Erick.

Kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi bukti nyata buruknya pengelolaan dana pensiun yang harus segera diperbaiki.

Restrukturisasi yang Memakan Waktu dan Dana

Erick menjelaskan bahwa proses restrukturisasi Jiwasraya dan Asabri bukanlah hal yang instan.

Dibutuhkan waktu 2-3 tahun untuk memastikan bahwa dana pensiun yang telah diselewengkan dapat kembali dengan sistem yang lebih sehat.

Hingga 2024, Jiwasraya ditargetkan selesai direstrukturisasi, sementara Asabri terus berjalan dengan dukungan anggaran negara yang mencapai Rp2 triliun per tahun.

Namun, Erick tidak berhenti di dua perusahaan tersebut. Ia membentuk tim khusus untuk mengaudit dana pensiun di 48 BUMN.

Hasil audit ini cukup mengejutkan, di mana 70% dana pensiun yang dikelola ternyata tidak sehat.

Kerugian negara yang ditemukan pada audit terhadap empat dana pensiun pertama mencapai Rp300 miliar.

Membentuk Sistem Pengelolaan Dana Pensiun yang Lebih Baik

Erick menegaskan bahwa upaya bersih-bersih dana pensiun ini tidak hanya sebatas menangkap pelaku korupsi, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.

Salah satu contohnya adalah di Garuda Indonesia, di mana perusahaan tersebut direstrukturisasi secara bersamaan dengan penanganan hukum terhadap pelaku korupsi.

Kini, Garuda Indonesia telah kembali menjadi perusahaan yang sehat dengan laba sebelum pajak mencapai Rp4,7 triliun.

"Dana pensiun bukan tentang mencari keuntungan tinggi, melainkan tentang keamanan dan stabilitas bagi para pensiunan. Kami merancang investasi yang aman dan berkelanjutan," kata Erick.

Ia memastikan bahwa dana pensiun ke depan akan dikelola dengan prinsip good corporate governance agar pensiunan bisa menikmati hari tua mereka dengan tenang.

Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum

Untuk memastikan program bersih-bersih ini berjalan efektif, Kementerian BUMN bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Erick menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mengungkap dan menyelesaikan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun.

"Kami tidak hanya menangkap pelaku korupsi, tetapi juga menyelamatkan perusahaan dan semua pihak yang bergantung pada perusahaan tersebut," jelasnya.

Meningkatkan Transparansi dan Profesionalisme

Erick juga fokus untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun.

Beberapa dana pensiun BUMN, seperti Bank Mandiri, telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Namun, beberapa lainnya masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik di masa depan.

"Pensiunan adalah aset bangsa. Jika mereka tidak sejahtera, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ekonomi nasional kita kuat?" ujar Erick.

Ia menegaskan pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan dana pensiun sebagai kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pensiunan.

Masa Depan yang Lebih Baik untuk Pensiunan BUMN

Dengan langkah-langkah yang telah diambil dan terus berlanjut, Erick berharap tidak ada lagi bom waktu yang muncul di masa depan terkait pengelolaan dana pensiun BUMN.

Program bersih-bersih ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya pensiunan yang telah memberikan kontribusinya kepada negara.

"Ini amanah, ini tanggung jawab, dan ini komitmen saya," tutup Erick dengan tegas, menegaskan bahwa program reformasi dana pensiun BUMN akan terus berlanjut demi kesejahteraan pensiunan Indonesia.***

Opsiin

Cari Blog Ini