Dedi Mulyadi Berencana Hapus Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri, Pegawai Sampai Heran - Halaman all - Tribunjabar

 

Dedi Mulyadi Berencana Hapus Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri, Pegawai Sampai Heran - Halaman all - Tribunjabar

TRIBUNJABAR.ID - Berbagai langkah tampak dilakukan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih untuk mengefesiensikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seperti baru-baru ini, Dedi Mulyadi juga mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Dedi Mulyadi itu meminta beberapa anggaran rumah tangga untuk dirinya dihapus.

Meski belum resmi dilantik, Dedi Mulyadi blak-blakan mengungkap rencana anggaran untuk dirinya kelak setelah menjabat menjadi Gubernur Jabar.

Baca juga: Rincian APBD Jabar 2025 Bakal Dipangkas Dedi Mulyadi, Sang Gubernur Sentil APBD di Periode Lalu

Namun, ternyata keinginan Dedi Mulyadi tersebut sampai membuat pegawainya keheranan.

Keinginan Dedi Mulyadi ini lantas menjadi sorotan.

Hal itu berkaitan dengan biaya pakaian dinas dan dinas luar negeri sang Gubernur Jawa Barat yang biasa sudah dianggarkan.

Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi itu memiliki untuk menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

Sebelumnya, Kang Dedi juga tegas menolak pembelian mobil dinas baru untuknya sebagai Gubernur Jabar terpilih.

Dedi Mulyadi mengaku masih bisa menggunakan kendaraan pribadinya saat menjabat sebagai Gubernur.

Kini, Kang Dedi kembali mengurai rencana baru menjelang pelantikannya sebagai pemimpin Jawa Barat.

Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

"Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masa baju aja dibeliin negara? memang bapak anak yatim mau lebaran?" kata Dedi Mulyadi, dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (4/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com.

Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

"Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti. Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus," ungkap Kang Dedi.

Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

"Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak. Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh," pungkas Kang Dedi.

Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

"Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? hapus," kata Kang Dedi.

"Bapak enggak akan ke luar negeri?" tanya Pegawai.

"Ngapain? ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah," ujar Kang Dedi.

Baca juga: Profil Masjid Al Jabbar yang Sedang jadi Perbincangan karena Dibangun dari Dana Utang

Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

"Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman," imbuh Kang Dedi.

Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

"Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah. Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing. Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama," ujar Kang Dedi.

"Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via zoom, udah selesai. Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? cukup zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi," sambungnya.

Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

"(Datang seremonial) Pakai motor sendirian, peresmian, gunting (Pita) apa susahnya sih? murah. Makan pakai timbal udah selesai. Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda," kata Kang Dedi.

Bantuan untuk sekolah swasta akan dihentikan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi jika ijazah ratusan ribu siswa yang tertahan tidak segera dikembalikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, selama ini memberikan bantuan kepada sekolah swasta mencapai Rp600 miliar per tahun.

Sementara jumlah tunggakan siswa yang ijazahnya tertahan, diperkirakan mencapai Rp640 miliar.

Diketahui, tercatat sekitar 320.000 siswa di Jawa Barat tidak bisa mengambil ijazah mereka karena masih memiliki tunggakan biaya sekolah.

Lamanya ijazah belum diambil mulai satu hingga tujuh tahun.

"Kalau diduitin berapa? Kalau rata-rata per orang nunggak Rp2 juta, maka tunggakan Rp640 miliar," papar Dedi.

Menurut Dedi, timbul pertanyaan selama ini Pemprov apakah tidak membantu sekolah swasta?

Dia mengatakan, pemerintah membantu, bahkan nilainya Rp600 miliar per tahun.

"Semestinya tak usah ditahan, orang kita bantu Rp600 miliar per tahun," kata Dedi.

"Selama ini pemerintah provinsi sudah membantu hampir Rp600 miliar per tahun untuk sekolah swasta," ujarnya.

"Kalau bantuan sebesar itu masih ada kasus ijazah ditahan, maka kebijakan ini harus dievaluasi," tegas Dedi dalam Instagramnya @dedimulyadi71.

Dedi Mulyadi pun memberi pilihan kepada sekolah swasta terkait penyerahan ijazah yang tertahan.

Menurutnya, bantuan Rp600 miliar per tahun akan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa miskin.

Hal itu jika sekolah tetap menahan ijazah siswa.

Pemprov mau membayar tunggakan siswa yang mencapai Rp640 miliar, namun dengan catatan atau perjanjian.

"Kita buat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di Jabar," katanya.

Perjanjiannya, jelas Dedi, bantuan Rp600 miliar diteruskan kepada sekolah setiap tahun.

Namun dengan catatan, ijazah harus segera dikembalikan ke siswa.

"Andai kata tidak mau mengembalikan, maka bantuan (Rp600 miliar) dihentikan."

"Dan diganti program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta," jelas dia.

Baca juga: Biaya Pemeliharaan Masjid Al Jabbar Ternyata Lebih Mahal dari Masjid Istiqlal, Punya Warisan Utang

Hanya saja, lanjut dia, bantuan tersebut banyak ketidakadilannya.

Banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayar mahal, masih disubsidi juga.

"Semestinya itu tak terjadi," tegas Dedi.

Dedi mengatakan, sekolah swasta tinggal pilih saja di antara dua pilihan.

Sekolah tetap merima uang Rp600 miliar, atau skemanya kedua, yakni bantuan diubah untuk masyarakat miskin sehingga bantuan tidak diberikan ke sekolah, tapi ke siswa."

"Tetapi uangnya tetap ditransfer ke sekolah atas nama siswa tersebut," kata Dedi.

Dedi mempersilakan kepala sekolah swasta akan memilih skema mana.

"Mari kita bicarakan bersama," ucapnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, pihaknya akan tetap mengaudit penggunaan bantuan yang Rp600 miliar.

Hal ini untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan tersebut betul-betul bermanfaat bagi warga Jabar, terutama bagi warga miskin.

"Karena (siswa) yang mampu-mampu bayar sekolahnya, dana BOS diberikan dari pusat, bantuan BPMU dari provinsi diberikan, siswanya juga bayar," katanya.

Saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (2/2/2025), Dedi membenarkan.

Skema ini memungkinkan dana tetap diberikan, tetapi langsung atas nama siswa, bukan disalurkan ke sekolah seperti sebelumnya.

"Tinggal pilih, menerima uang bantuan Rp600 miliar, atau bantuan ke depan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin."

"Bantuan tidak kita berikan ke sekolah, tapi ke siswa," kata Dedi Mulyadi 

Selain itu, Dedi juga menyoroti ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

Ia mengungkapkan banyak sekolah swasta favorit yang siswanya mampu membayar biaya sekolah tetap menerima subsidi.

Sementara di sisi lain, siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa mendapatkan ijazah karena tunggakan biaya.

"Bantuan Rp600 miliar ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, bukan malah menguntungkan sekolah-sekolah yang siswanya mampu membayar," tambahnya.

Sebagai langkah tegas, Dedi mengusulkan audit terhadap penggunaan dana bantuan sebelumnya untuk memastikan transparansi dan efektivitasnya.

Kini, bola panas berada di tangan sekolah swasta di Jawa Barat.

Apakah mereka akan memilih mempertahankan pola bantuan seperti sebelumnya, atau mengalihkan dana untuk langsung membantu siswa miskin?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi juga meminta hal yang sama.

Ia mengimbau seluruh kepala sekolah (kepsek) SD, SMP, SMA/K di Jawa Barat untuk menyerahkan ijazah para siswanya yang ditahan dengan beragam alasan tertentu.

"Apabila sampai saat ini ada siswa yang telah lulus sekolah, tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa."

"Karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karier mereka," kata Dedi Mulyadi, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut dia, ijazah merupakan dokumen penting untuk masa depan siswa, baik dalam perjalanan karier maupun pendidikan mereka.

"Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu kepala sekolah mengenai kewajiban siswa tersebut," kata Dedi Mulyadi melalui akun TikTok Kang Dedi Mulyadi, Selasa (21/1/2025).

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Dedi Mulyadi Minta Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri Dihapus, Sentil Pegawai: Bapak Anak Yatim?

Baca Juga