Hadapi Tarif Trump, Ekonom Bagikan Kebijakan Jangka Pendek-Panjang Buat RI
Hadapi Tarif Trump, Ekonom Bagikan Kebijakan Jangka Pendek-Panjang Buat RI
Ekonom menyarankan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia dalam jangka pendek dan panjang. Ada apa saja?
Ilustrasi - Petugas dibantu alat berat memindahkan peti kemas di Terminal peti kemas International Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Antara Foto/Fransisco Carolio/Lmo/hp
JAKARTA- Ekonom Bank Permata Josua Pardede memberikan saran beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek dan panjang, untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia.
"Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam jangka pendek, antara lain pertama, pemerintah harus aktif melakukan negosiasi bilateral melalui forum TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) maupun forum internasional seperti WTO untuk mengupayakan pembatalan atau penurunan tarif," katanya kepadaValidnews, Jakarta, Jumat (4/4).
Baca Juga: Ini Syarat Trump untuk Negosiasi Tarif Resiprokal
Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan niat baik dengan mengurangi hambatan perdagangan yang selama ini dikritisi oleh AS. Seperti tarif impor tinggi, hambatan non-tarif, lisensi impor rumit, dan persyaratan konten lokal yang berlebihan.
Kedua, lanjut dia, pemerintah perlu segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara selain AS, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.
Selain itu, Indonesia juga bisa melakukan penguatan hubungan perdagangan intra-ASEAN dan dengan negara-negara mitra, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.
Ketiga, Josua menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal sementara. Bisa berupa subsidi, relaksasi pajak, atau keringanan bunga pinjaman bagi sektor-sektor yang terdampak untuk menjaga stabilitas produksi dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Sementara dalam jangka panjang, sambung Josua, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa kebijakan. Pertama, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural yang nyata dengan mengurangi hambatan perdagangan yang bersifat proteksionis.
"Hal ini mencakup rasionalisasi tarif, transparansi perizinan impor, penyesuaian aturanlocal content requirement(LCR), dan simplifikasi birokrasi perdagangan internasional," jelas dia.
Baca Juga: Ini Strategi yang Harus Dilakukan Indonesia Hadapi Tarif Resiprokal Trump
Kedua, pemerintah harus berinvestasi secara agresif di bidang pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, penguatan infrastruktur logistik, serta pengembangan industri berbasis teknologi tinggi. Sehingga dapat meningkatkan daya saing jangka panjang produk Indonesia di pasar global.
Ketiga, Josua meminta, agar Indonesia harus mengembangkan basis industri hulu domestik, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor bisa dikurangi secara signifikan.
"Hal ini juga (dapat) mengurangi risiko dari kebijakan proteksionis negara mitra dagang utama," imbuhnya.
Keempat, Indonesia dinilai perlu mengambil peran aktif dalam berbagai forum ekonomi multilateral untuk memperjuangkan sistem perdagangan yang adil dan terbuka. Sekaligus membangun koalisi dengan negara lain yang memiliki kepentingan serupa agar dapat menekan kebijakan proteksionis seperti ini di masa depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar