Junta militer Myanmar terus lancarkan serangan udara meski rakyat sengsara dilanda gempa

  • Penulis, Rebecca Henschke
  • Peranan,

Junta militer Myanmar terus melancarkan serangan bom ke beberapa negara bagian, meski rakyat sengsara setelah gempa bumi magnitudo 7,7 melanda wilayah itu dan menewaskan lebih dari 1.700 orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serangan tersebut "sangat keterlaluan dan tidak bisa diterima".

Pelapor Khusus PBB untuk urusan HAM di Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan kepada BBC bahwa "sangat tidak masuk akal militer terus menjatuhkan bom ketika Anda mencoba menyelamatkan orang dari bencana besar seperti ini".

Thomas mendesak rezim militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta empat tahun lalu, untuk menghentikan semua operasi militer.

"Siapa pun yang memiliki pengaruh terhadap militer perlu meningkatkan tekanan dan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa serangan ini tidak bisa diterima," ujarnya.

"Saya menyerukan kepada junta untuk menghentikan semua operasi militer," kata Thomas.

BBC Burma memastikan tujuh orang tewas dalam serangan udara di Naungcho, di Negara Bagian Shan. Serangan ini berlangsung sekitar pukul 15:30 waktu setempat, kurang dari tiga jam setelah gempa terjadi pada Jumat (28/03).

Kelompok-kelompok pro-demokrasi yang berjuang untuk menyingkirkan militer dari kekuasaan telah melaporkan serangan udara di kotapraja Chang-U di wilayah Sagaing barat laut, yang menjadi lokasi pusat gempa. Ada juga laporan serangan udara di wilayah dekat perbatasan Thailand.

Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), yang mewakili pemerintahan sipil yang digulingkan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sayap bersenjatanya akan memulai jeda dua minggu di wilayah yang terkena dampak gempa.

Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar serta ibu kota Naypyidaw, yang berjarak lebih dari 241 kilometer.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Sagaing juga terasa hingga ke negara-negara tetangga.

Junta militer mengatakan, lebih dari 1.700 orang meninggal dunia dan banyak lagi diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.

Gempa bumi ini terjadi setelah empat tahun perang saudara di Myanmar menyusul kudeta militer pada 2021. Kudeta tersebut memicu protes besar-besaran dari masyarakat sipil Myanmar. Ribuan orang turun ke jalan setiap hari menuntut pemerintahan sipil kembali memerintah negara.

Aksi yang mulanya dianggap sebagai aksi pembangkangan sipil segera berkembang menjadi pemberontakan yang meluas dan melibatkan kelompok pro-demokrasi serta pemberontak etnis—yang akhirnya memicu perang saudara.

Empat tahun kemudian, pertempuran sengit terus berlanjut antara militer di satu sisi, serta kelompok etnis dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain.

Junta militer yang telah mengalami kekalahan terus-menerus nan memalukan serta kehilangan sebagian besar wilayah, semakin mengandalkan serangan udara untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan mereka.

Sebagian besar wilayah Sagaing, episentrum gempa bumi, kini berada di bawah kendali kelompok-kelompok perlawanan pro-demokrasi.

Baca juga:

Investigasi BBC mengungkapkan hampir empat tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta, militer kini menguasai kurang dari seperempat wilayah negara tersebut.

Investigasi ini juga memaparkan bahwa pasukan etnis dan berbagai kelompok perlawanan kini menguasai 42% wilayah daratan negara tersebut, sementara sebagian besar wilayah yang tersisa masih diperebutkan.

Dalam pertempuran udara, rezim militer berada di atas angin. Kelompok perlawanan tidak memiliki kapasitas untuk melawan balik di udara.

Militer memiliki sejarah melakukan pemboman udara tanpa pandang bulu yang telah menghancurkan sekolah, biara, gereja, dan rumah sakit. Dalam salah satu serangan udara paling mematikan tersebut, lebih dari 170 orang tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Badan PBB yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di negara itu telah memperingatkan bahwa junta militer melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas rakyatnya sendiri.

Serangan udara militer ini tak lepas dari dukungan berkelanjutan Rusia dan China.

Meskipun PBB menyerukan embargo senjata sebagai respons atas kudeta tersebut, baik China maupun Rusia telah menjual jet tempur canggih mereka kepada junta dan memberikan pelatihan tentang cara menggunakannya.

Rusia dan China kini juga telah mengirim tim bantuan dan penyelamat ke Myanmar.

Namun, aktivis hak asasi manusia Myanmar yang tinggal di Inggris, Julie Khine, berkata: "Sulit untuk memercayai simpati dari kedua negara itu sekarang, karena mereka juga memasok senjata mematikan kepada junta militer yang digunakan untuk membunuh warga sipil yang tak bersalah."

Ada pula kekhawatiran yang meluas bahwa militer akan menggunakan bantuan sebagai senjata dalam perang saudara.

Sebab praktik lama yang dilakukan militer Myanmar yakni menolak memberikan bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok perlawanan.

Baca juga:

Tom Andrews dari PBB bahkan mengatakan kepada BBC bahwa dalam upaya bantuan yang terjadi sebelumnya, militer kerap memblokir bantuan dan menangkap pekerja yang mengantar bantuan tersebut.

"Apa yang kita ketahui dari bencana kemanusiaan dan bencana alam di masa lalu adalah bahwa junta militer tidak mengungkapkan kebenaran. Mereka juga memiliki kebiasaan menghalangi bantuan kemanusiaan untuk sampai ke tempat yang paling membutuhkan," bebernya.

"Mereka menjadikan bantuan ini sebagai senjata. Mereka mengirimkannya ke daerah-daerah yang mereka kuasai dan menolak mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang tidak mereka kuasai."

"Jadi ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan bantuan harus segera masuk, tapi truk-truk menghalangi jalan dan orang-orang ditangkap. Itulah pola mereka terhadap bencana alam di masa lalu."

"Saya khawatir peristiwa serupa akan terjadi lagi saat ini."