Mahfud MD Sarankan Pemerintah Tata Ulang Ormas Usai Marak Aksi Premanisme - Kompas

 

Mahfud MD Sarankan Pemerintah Tata Ulang Ormas Usai Marak Aksi Premanisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan pemerintah untuk menata ulang organisasi kemasyarakatan (ormas), menyusul banyaknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi.

"Ya diperbaiki. Tapi, apa namanya, ditata ulang," kata Mahfud MD saat berkunjung ke Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Namun mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini berpesan, penataan ulang berlaku untuk seluruh aksi premanisme. Artinya kata dia, penataan ulang bukan hanya menyasar pada premanisme berkedok ormas.

Baca juga: Baru Terbentuk di Kalteng, Ormas GRIB Jaya Sudah Bikin Gubernur dan Kapolda “Naik Pitam”

Viral, Video Aksi Pengamen Merusak Bus Primajasa di Tangerang

"Bukan hanya premanisme jalanan. Tapi, premanisme narkoba, premanisme hukum, premanisme birokrasi, semuanya ditata dengan baik sama-sama," ucap dia.

"Itu saja, jangan hanya premanisme jalanan. Iya (premanisme jalanan) itu jelek. Tapi, yang lebih jelek, di samping itu kan banyak juga yang harus diperbaiki," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi. Sejumlah ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.

Terkait masalah BYD, Indonesia baru mengetahui setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Wagub: Bali Tidak Perlu Ormas, Justru Pemprov Bakal Perkuat Anggaran untuk Pecalang

Menurut Eddy, segala bentuk investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal keamanan.

Ia menekankan pentingnya menjamin rasa aman bagi investor, agar tidak terjadi kekhawatiran yang dapat memperlambat proses industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Perintah Prabowo Agar Ormas Tak Memalak, Pemerintah Ingatkan Potensi Pembubaran

Banyaknya ormas meresahkan lantas berujung pada penolakan warga terhadap ormas. Terbaru, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak di Pulau Dewata.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, ormas dari luar tidak diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Bali.

Sebab, Bali sudah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui keberadaan pecalang atau petugas keamanan desa adat. Selama ini, pecalang ini sudah terbukti membantu aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.

"Jadi prinsipnya kami melihat bahwa di Bali ini kita sudah memiliki aparatur negara, baik itu TNI maupun Polri bertalian dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu satu. Yang kedua, dari 1.400 lebih desa adat, itu sudah memiliki pecalang desa adat. Nah, pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika wilayah adat itu sendiri," kata dia saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, pada Senin (5/5/2025).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Akhirnya Terwujud, AS dan China Berunding soal Tarif di Swiss Usai Perang Dagang Berminggu-minggu