Menko Muhadjir: Mayoritas Perempuan Bekerja di Sektor Informal dan Tak Dibayar
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F08%2F1693240994-1216x810.webp)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut tingkat partisipasi perempuan bekerja di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dan mendominasi pekerjaan keluarga yang tak dibayar.
"Hal ini dikarenakan perempuan lebih memiliki risiko dan kerentanan sepanjang hidupnya dibandingkan laki-laki," kata Muhadjir saat membuka Knowledge Forum on Gender Equality and Family Development dengan tema “Empowering Equality: Advancing Care Economics and Social Protection” di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (28/8/2023).
Muhadjir menekankan pentingnya program dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif gender di seluruh negara ASEAN.
“Program dan kebijakan perlindungan sosial harus didasari identifikasi risiko dan kerentanan berbasis gender sepanjang siklus hidup manusia,” tegas Muhadjir.
Ketimpangan gender dalam beban kerja perawatan di keluarga juga menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan pada akses perlindungan sosial. Ironisnya, beban kerja perawatan atau care work dalam keluarga ini kerap kali tidak dibayar.
Care economy atau ekonomi perawatan di antaranya merawat anak usia balita, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Peran perempuan dalam keluarga atau beban kerja perawatan akhirnya membatasi akses terhadap layanan.
“Beban pengasuhan atau perawatan rumah tangga masih lebih banyak dipikul perempuan karena norma yang berlaku di masyarakat,” jelas dia.
Muhadjir juga menjelaskan ASEAN telah menyusun ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy pada tahun 2021 yang merupakan panduan strategi pembangunan ekonomi perawatan seperti penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial yang berpihak.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Indonesia memimpin penyusunan Deklarasi ASEAN mengenai kesetaraan gender dan pembangunan keluarga yang akan dibawa kepada para kepala negara ASEAN pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Kemenko PMK menyumbangkan konsep pendekatan kebijakan pada tiap siklus pembangunan manusia dalam deklarasi.
“Kami mendorong ASEAN untuk pengarusutamaan kesetaraan gender melalui peningkatan tanggung jawab kerja perawatan bersama dalam keluarga,” kata Muhadjir.
Komentar
Posting Komentar