Muhadjir Sebut Penggunaan Data Kemiskinan Tidak Berhubungan dengan Pemilu - BeritaSatu

 

Muhadjir Sebut Penggunaan Data Kemiskinan Tidak Berhubungan dengan Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penggunaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

ADVERTISEMENT

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2023 oleh BPS, angka kemiskinan mencapai 9,36%. Sementara itu, target pada RPJMN2024 ditetapkan sebesar 6,5% - 7,5%.

Muhadjir mengatakan pada Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem berada pada angka 2,04%. Setahun kemudian, angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan menjadi 1,12%.

Muhadjir mengatakan 3/4 faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia adalah komoditas pangan. Untuk itu pemberian bantuan pangan dan upaya menjaga daya beli masyarakat begitu penting.

“Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan di Indonesia tiga per empatnya adalah komoditas pangan," kata Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Untuk menjangkau bantuan tersebut, pemerintah menggunakan data P3KE tersebut. Data tersebut disepakati saat rapat internal yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri Kabinet Indonesia Maju pada 6 November 2023.

“Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data eksisting dari data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Kemensos, pemutakhiran data 2023, data Dukcapil Kemendagri, serta data penerima bansos dari online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Omspan) Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Muhadjir mengatakan bahwa data ini telah digunakan 25 kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Muhadjir mengatakan bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya antara lain bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP), dan bantuan pangan stunting merupakan bantuan yang tidak dikhususkan pada kementerian tertentu. Untuk itu, dia menyebut Kemenko PMK menggelar kunjungan kerja untuk memastikan pemberian bantuan pemerintah ini.

“Khusus pemantauan bantuan pangan beras CPP dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima manfaat tepat secara langsung,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp

Baca Juga