Dunia Internasional, Konflik Timur Tengah
Indonesia Desak DK PBB Ambil Langkah Nyata Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
Kompas.tv - 21 Januari 2025, 17:14 WIB
NEW YORK, KOMPAS.TV — Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Ch. Nasir menyerukan tindakan konkret dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamenlu RI dalam Sidang Terbuka DK PBB yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina, Senin (20/1/2025), di New York, Amerika Serikat (AS).
“Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah,” ujar Arrmanatha dikutip dalam pernyataannya di laman Kementerian Luar Negeri, Selasa (21/1).
Baca Juga: Israel Diduga Langgar Gencatan Senjata Gaza, Bunuh Anak Palestina di Rafah
Meski begitu, Wamenlu RI menyayangkan kesepakatan baru terjadi setelah puluhan ribu nyawa rakyat Palestina melayang.
"DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang," tegasnya.
Arrmanatha juga mengkritik pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang semakin meluas.
Lebih lanjut dalam pernyataannya, Wamenlu RI menyoroti dua langkah utama yang perlu diambil setelah kesepakatan gencatan senjata.
Pertama, mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Wamenlu menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan tanpa hambatan, sejalan dengan seruan Sekjen PBB.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan dan mendesak agar upaya rekonstruksi Gaza mulai dipersiapkan, termasuk pencabutan blokade 18 tahun yang telah melumpuhkan perekonomian Gaza.
“Peran UNRWA sangat krusial dalam mencapai langkah-langkah tersebut. DK PBB harus melindungi UNRWA dari segala ancaman dan kampanye disinformasi yang menyerang lembaga ini,” katanya.
Kedua, mengembangkan solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik Israel – Palestina, dengan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Baca Juga: BKSAP DPR soal Trump Ingin Relokasi Warga Palestina ke Indonesia: Mereka Bukan Lemari
Wamenlu menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil bagi Palestina dan Israel.
“Alternatif lain hanya akan menghasilkan apartheid dan penindasan,” ujarnya.
Arrmanatha juga mendorong dialog internasional untuk mengatasi akar masalah kolonialisme dan ketidakadilan sejarah.
Indonesia berkomitmen penuh untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi Internasional tentang Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung Juni mendatang.
Dalam penutupnya, Arrmanatha menyerukan reformasi DK PBB untuk menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan global.
“Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau justru menjadi tidak relevan,” pungkasnya.
Sidang yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, turut dihadiri tujuh negara pada tingkat menteri, termasuk Palestina, Slovenia, dan Namibia.
Agenda "Timur Tengah, termasuk Isu Palestina" telah menjadi salah satu fokus utama Dewan Keamanan PBB selama lebih dari tujuh dekade dan dibahas secara rutin setiap tiga bulan.
Partisipasi aktif Indonesia dalam sidang ini mencerminkan komitmennya yang kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina yang sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu awal bulan ini.
Baca Juga: Donald Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Begini Respons Tegas Kemlu RI
Sumber : Kompas TV
Komentar
Posting Komentar