Pendidikan
Ada Sekolah Telat Daftar PDSS hingga Siswa Tak Bisa Ikut SNBP, Ini Kata Panitia SNPMB
-
Beberapa sekolah telat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga 31 Januari 2025 lalu. Akibatnya, siswa tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Ini kata Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Ketua Pelaksana SNPMB Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie, PhD menegaskan tak ada perpanjangan waktu pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
"Pengisian PDSS itu betul-betul sudah kita tutup di tanggal 31 Januari hari Minggu lalu pukul 15.00 WIB," ujar Tjitjik dalam Sosialisasi Daring Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 yang disiarkan lewat YouTube SNPMB ID, Senin (3/2/2025) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masa pengisian PDSS ini telah dimulai sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Tjitjik mengatakan keputusan tak ada perpanjangan ini dilakukan demi keadilan siswa.
"Ini kita memang harus betul-betul disiplin karena apa, kalau tidak disiplin itu nanti juga ini ada untuk meningkatkan asas keadilan bagi seluruh sekolah yang eligible termasuk seluruh siswa yang eligible," katanya.
Pernyataan Tjitjik itu dikuatkan oleh Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok. Eduart menegaskan tidak ada perpanjangan waktu finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
"Sampai hari ini saya masih banyak menerima permintaan untuk perpanjangan PDSS. Sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan karena itu berkaitan dengan tahapan jadwal yang sudah akan kita tempuh pada tahapan berikutnya," tegas Eduart di forum yang sama.
Rektor Universitas Negeri Gorontalo itu menegaskan agar peserta tidak terlambat dalam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti SNBP yang akan dibuka mulai Selasa (4/2/2025) ini hingga 18 Februari 2025 mendatang.
"Perhatikan betul jadwal ini dan jangan sampai terlambat. Yang menjadi kelemahan kita, selalu kita suka berjuang di last minute. Tentu ini akan berat karena pasti banyak yang akan terlambat dan tentu ini kita tidak inginkan," ujarnya.
Keterlambatan dalam finalisasi PDSS ini, imbuh Eduard, bukan kali pertama terjadi. Tahun sebelumnya hal serupa juga terjadi.
"Jadi sekali lagi mohon maaf bagi misalnya sekolah-sekolah ketika ada bermasalah yang sudah lengkap itu bisa kita bantu, tetapi yang belum lengkap itu akan menjadi sulit, karena ini terkaitan dengan sistem secara keseluruhan," tegas Eduart.
Sekolah-sekolah yang Gagal Isi PDSS
Ada beberapa kasus di Indonesia yang gagal mengisi PDSS.
SMAN 1 Mempawah Kalbar
Salah satunya yang viral adalah SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
SMAN 1 Mempawah lalai menginput data siswa dalam PDSS sehingga para siswa tak bisa mengikuti SNBP 2025. Atas hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rita Hastarita memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan Tim PDSS SMAN 1 Mempawah pada Senin (3/2/2025) pagi.
"Teguran tertulis maupun pemanggilan ini dilakukan karena pihak terkait gagal dalam penginputan data siswa," demikian tulis Disdikbud Kalbar dalam Instagramnya.
Kadisdikbud Kalbar juga memerintahkan SMAN 1 Mempawah melakukan koordinasi langsung dengan Kemendikdasmen RI soal hal ini.
"Pengisian data siswa yang diisi melalui portal SNPMB, terkoneksi langsung ke Kemendikbud RI. Dan sistem itu telah ditutup sesuai jadwal 31 Januari 2025 lalu," jelas Rita.
SMKN 2 Surakarta
SMKN 2 Surakarta juga berkasus sama. Siswa-siswa SMK Negeri 2 Solo menggelar aksi protes terhadap guru-guru mereka yang lalai menginput data mereka ke PDSS.
Sejumlah spanduk yang dibentangkan para siswa di antaranya bertuliskan 'pray for stemsa', 'Guru lalai, kami terbengkalai', 'Kami bergak SNBP,' 'Oknum Perenggut Mimpi', 'RIP SNBP'
Ditemui terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Nurgiyanto, mengatakan pihaknya berusaha menyelesaikan keluhan para siswa. Menurutnya, kepala sekolah juga langsung terbang ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Berusaha mengupayakan pihak terkait dengan menghubungi instansi terkait pak kepala sekolah, tim PDSS, perwakilan wali murid dan murid ke Jakarta menemui kementerian," pungkasnya dilansir detikJateng.
(nwk/nah)
Komentar
Posting Komentar