Imbas Efisiensi, Anggaran BNN Dipangkas Rp 998 miliar - Kompas

 

Imbas Efisiensi, Anggaran BNN Dipangkas Rp 998 miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa anggarannya pada tahun 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp 998 miliar atau 40,7 persen dari total pagu awal. Pemangkasan terjadi pada pos belanja barang dan belanja modal.

Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, pagu anggaran BNN mencapai Rp 2,45 triliun.

Namun, dalam rapat terakhir dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diputuskan bahwa anggaran BNN akan mengalami pemblokiran hampir setengah dari total pagu.

“Efisiensi ini ditetapkan melalui pemblokiran anggaran sebesar Rp 998 miliar atau 40,7 persen dari total pagu anggaran tahun 2025,” kata Tantan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Ganjar Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintah, tapi...

Baca juga: Wamen ESDM Ungkap Efisiensi Anggaran Berdampak Signifikan di Kementeriannya

Menurut Tatan, anggaran belanja pegawai BNN tidak terdampak dan tetap sebesar Rp 682 miliar.

Namun, belanja barang mengalami pemangkasan drastis dari Rp 1,01 triliun menjadi Rp 404 miliar. Sementara itu, belanja modal turun dari Rp 760 miliar menjadi Rp 369 miliar.

“Dengan demikian, sisa pagu efektif BNN pada 2025 sebesar Rp1,4 triliun,” ujar Tatan.

Baca juga: Anggaran Polri Dipangkas Rp 20,5 Triliun, tapi Belanja Pegawai Tak Berkurang

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Baca juga: BNN: 363 Tersangka Kasus Narkoba 2024 Masuk DPO, 26 Orang Ditangkap

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. Lalu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian/lembaga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

Baca juga: BNN Ungkap 618 Kasus Sepanjang 2024, 985 orang Jadi Tersangka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Heboh soal Pemerintah Pangkas Anggaran, Apa Kata Masyarakat?

Baca Juga