ZONA SURABAYA RAYA - Sejak tahun 1945, Madiun merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia (RI). Bahkan pasca Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville yang membuat pemerintah RI harus menyerahkan banyak wilayah kepada Belanda, Madiun tetap masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Memang pada tahun 1948, PKI sempat melakukan pemberontakan di Madiun dan kabarnya mereka sempat mendirikan sebuah negara Soviet di wilayah karesidenan tersebut. Akan tetapi secara legalitas, Madiun tetap merupakan wilayah RI. Lagipula pemberontakan PKI hanya berlangsung kurang dari 2 Minggu.
Jadi bagaimana kisah Madiun bergabung dengan RI ?
Pada tahun 1830, wilayah Karesidenan Madiun secara penuh jatuh ke tangan Belanda. Sebelumnya jatuh ke tangan Belanda, Karesidenan Madiun merupakan wilayah Karesidenan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dengan jatuhnya Madiun ke tangan Belanda maka mulai tahun 1830, Belanda secara resmi berkuasa di Madiun.
Selama berkuasa di Madiun, Belanda membangun jaringan transportasi kereta api di karesidenan tersebut. Bahkan Madiun menjadi daerah pertama di Hindia-Belanda (nama Indonesia saat itu) yang merasakan fasilitas transportasi trem dari Staatsspoorwegen (SS). Saat itu, Staatsspoorwegen merupakan perusahaan kereta api yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda.
Fasilitas trem di Madiun menghubungkan antara Madiun dengan Ponorogo. Sayangnya, pada tahun 1983-1984, jalur trem tersebut ditutup karena kalah bersaing dengan transportasi umum seperti bus dan angkot.
Pada tahun 1942, Madiun jatuh ke tangan Jepang. Dengan demikian, Belanda menguasai Madiun hanya dalam waktu 112 tahun.
profil pemerintah kota Madiun /madiunkota.go.id/
Kekuasaan Jepang di Madiun tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Dilansir dari kesaksian R.Dahmoyo dalam buku Sudarno, dkk dengan judul Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950, di suatu hari pasca proklamasi massa rakyat di sekitar kantor Karesidenan Madiun.
Kebetulan di depan kantor Karesidenan Madiun merupakan lokasi Markas Kempeitai (polisi rahasia Jepang). Kempeitai sendiri pada masa Jepang merupakan polisi yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena terkenal dengan kekejamannya.
Dengan penuh keberanian, wakil residen Madiun, Kusnendar dan bupati Madiun, Mr Susanto Tirtoprojo, bersama-sama massa rakyat dari berbagai kalangan, baik pegawai maupun anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) berjalan menuju Markas Kempeitai.
Melihat massa rakyat yang memasuki Markas Kempeitai, para penjaga gerbang membiarkan saja mereka masuk ke dalam markas. Sementara petinggi Keimpeitai di Madiun malah menyambut Wakil Residen Madiun dan Bupati Madiun serta massa yang masuk ke dalam Markas Keimpeitai.
Terjadi negosiasi yang berlangsung damai antara petinggi Keimpeitai Madiun dengan residen Madiun dan Bupati Madiun. Setelah Residen Madiun dan Bupati Madiun serta massa rakyat keluar dari Markas Keimpeitai, maka bendera Merah Putih dikibarkan di seluruh bangunan dan fasilitas milik pemerintah di Karesidenan Madiun. Sementara itu, bendera Jepang diturunkan.
Dengan berkibarnya merah putih di seluruh Karesidenan Madiun, maka secara resmi Karesidenan Madiun masuk ke dalam negara baru bernama Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta.
Itulah kisah Madiun masuk ke dalam Republik Indonesia. Tidak ada insiden besar selama peralihan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang ke dalam Republik Indonesia.***
Komentar
Posting Komentar