Pendatang ke Jakarta Menurun, Ahli Tata Kota: Pemerintah Jangan Senang Dahulu
Minggu, 21 April 2024 | 15:04 WIB
Alfida Rizky Febrianna / DIN
Jakarta, Beritasatu.com - Tren warga pendatang baru ke Jakarta setelah Lebaran menurun dalam beberapa waktu terakhir. Ahli tata kota menilai tren penurunan ini bukan menjadi pertanda selesainya pekerjaan rumah (PR) pemerintah dalam mengakhiri masalah arus urbanisasi.
Ahli tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, meski jumlah perantau yang datang dari daerah untuk mengadu nasib di Jakarta dari tahun ke tahun mengalami penurunan, daya tarik kota metropolitan bagi para pencari kerja asal daerah tak lantas jadi memudar.
"Pemprov Jakarta tidak bisa mengabaikan tren jumlah pendatang yang turun kemudian senang, bukan berarti begitu. Harus diperhatikan apakah jumlah para pendatang di Bodetabek itu justru menjadi meningkat? Kalau iya, artinya menjadi alarm juga bagi Jakarta," ungkap Nirwono saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (21/4/2024).
Nirwono mengungkapkan, ada pola baru urbanisasi yang terjadi saat ini. Kini, banyak warga pendatang yang mengadu nasib di Jakarta tetapi memilih tinggal di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) karena faktor ekonomi. Biaya hidup di Bodetabek dinilai lebih murah ketimbang di Jakarta.
"Mengapa warga pendatang yang pergi ke Bodetabek tidak bekerja di Bodetabek? Karena lapangan kerja di Bodetabek belum banyak, kalau dibandingkan dengan Jakarta dengan pembangunannya, lapangan pekerjaan yang tersedia di Jakarta lebih luas," kata dia.
Nirwono menilai, dalam mengatasi masifnya arus urbanisasi, Pemprov Jakarta harus dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Bodetabek setempat. Bahkan, pemerintah pusat juga dinilai harus turun tangan bekerja sama dengan pemerintah daerah asal warga pendatang untuk mengatasi masalah ini.
Menurut dia, jika masalah ini tidak diselesaikan secara bersamaan, akan timbul masalah-masalah baru lainnya. Pertama, kawasan Bodetabek akan dikuasai oleh rumah kontrakan hingga pemukiman kumuh yang tidak terkendali.
"Kedua, kalau itu tidak diantisipasi oleh Pemerintah Jakarta ataupun Bodetabek maka yang muncul kemacetan lalu lintasnya semakin parah. Ditambah ujungnya nanti terkait dengan polusi udara," tutur Nirwono.
Artinya, kata dia, Pemprov Jakarta bersama pemda Bodetabek harus bekerja sama mengembangkan fasilitas transportasi umum yang memadai dan mendorong penggunaannya bagi warga yang berangkat kerja dari Bodetabek menuju Jakarta.
"Ketiga, memastikan adanya pertumbuhan ekonomi dan segala macam aktivitasnya seperti pengembangan infrastruktur, transportasi, properti, industri di daerah-daerah asal warga pendatang yang mayoritas dari Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujarnya.
Nirwono menilai, selama pembangunan antara Jabodetabek dengan daerah asal warga pendatang, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur masih timpang dan belum merata, arus urbanisasi akan terus terjadi.
"Nah ini kan artinya juga harus diperhatikan pemerintah pusat, dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah asal pendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur properti industri di daerah-daerah asal para pendatang," tandasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di
Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Bagikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar