Tolak Saran IMF, Kepala BKPM Ungkap Memori Kelam 1998 By BeritaSatu.

 

Tolak Saran IMF, Kepala BKPM Ungkap Memori Kelam 1998

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

June 19, 2023

Bahlil Lahadalia.

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia untuk membuka kembali ekspor nikel. Namun hal ini mendapat penentangan dari pemerintah Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi sudah membawa dampak positif terhadap perekonomian domestik. Bahlil juga menuturkan IndoNesia memiliki sejumlah memori kelam bersama IMF khususnya yang terkait dengan krisis ekonomi tahun 1998.

“Ketika krisis ekonomi yang merekomendasikan resep ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia rekomendasikan industri ditutup contoh PT Dirgantara Indonesia. Bantuan sosial ditutup sehingga daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. (Saat itu) bunga kredit dinaikkan (sehingga) hampir semua pengusaha kolaps,” ucap Bahlil dalam konferensi pers secara hibrida di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Jumat (30/6/2023).

Dalam paparan Article IV Consultation, IMF menyatakan bahwa potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan hilirisasi perlu dipertimbangkan. Beberapa hal yang akan terdampak dengan hilirisasi yaitu investasi asing, penerimaan negara, dampak kerugian bagi negara lain.

Bahlil menuturkan bahwa dengan sejumlah saran IMF tersebut perekonomian Indonesia di tahun 1998 justru mengalami resesi. Bahli menghargai pandangan IMF terkait perekonomian Indonesia namun dia juga menilai Indonesia tidak perlu mengikuti anjuran IMF sepenuhnya.

“Ini saran saya, dia (IMF) mendiagnosa kepada negara-negara yg hari ini lagi susah. Dia tidak usah lah ikut campur urus Indonesia,” kata Bahlil.

Dia menekankan bahwa hilirisasi sudah membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2022 di daerah berlangsungya hilirisasi sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Sulawesi Tengah (20,3%), Maluku Utara(19,4%), dan Sulawesi Tengah (6,7%). Sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir.

“Menurut saya apa yg dilakukan pemerintah sekarang itu sudah di jalan yang benar dan kita hargai pandangan mereka. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka ketika ada satu pemikiran2 yang lahir dari mereka yg menurut pandangan kita ga objektif,” kata dia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Baca Juga